Memori Peninjauan Kembali Bambang Tri Mulyono, Lengkap

Terkait masalah pelapor merupakan hak setiap warga negara. Dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Dari pasal tersebut terlihat jelas terdapat kalimat “peristiwa yang merupakan tindak pidana” yang berarti sebuah peristiwa yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi yang melanggar. Peristiwa incasu adalah sebuah tindakan keagamaan yang kemudian disiarkan/ disebarluaskan melalui media elektronik/ media sosial yang didalamnya menyumpah Terpidana Bambang Tri Mulyono  menurut keyakinannya tentang ijazah Joko Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI (vide dakwaan JPU). Menurut keyakinannya ijazah milik Joko Widodo adalah palsu sehingga Terpidana Bambang Tri Mulyono (Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan sumpah untuk dirinya sendiri sesuai agama yang dianutnya. Tindakan sumpah untuk diri sendiri bukanlah tindak pidana. 

Dilihat dari peristiwa mubahalah yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan hak azasi yang diatur dalam UUD 1945 oleh karenanya mubahalah yang dilakukannya sebagai sumpah untuk dirinya sendiri merupakan perbuatan yang wajar (bukan perbuatan tercela). Terhadap pasal pasal penistaan agama yang terdapat dalam UU ITE yang didakwakan yaitu pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2), Judex Factie dan Judex Juris telah salah dalam menafsirkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”.

Editor : Arif F