GROBOGAN,iNewsMuria.id-Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri atau Kejari Grobogan meluncurkan program JAJAN Desa pada 2023 sebagai bentuk optimalisasi program Jaga Desa yang dimulai pertengahan 2022.
Menurut Kasi Intel Kejari Grobogan Frengki Wibowo didampingi Kasi Pidsus Iwan Nuzuardhi, pada awalnya program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat termasuk perangkat pemerintah desa.
“Namun, ternyata program Jaga Desa belum optimal menyusul adanya kasus dugaan korupsi bantuan RTLH di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer yang dimulai 2022 dan mencuat di 2023,” jelas Frengki Wibowo, Jumat (23/6/2023).
Selain itu, lanjutnya, setiap desa pada kenyataannya tidak hanya mendapatkan bantuan dana desa dari Kementrian Desa saja. Tapi ada juga ada dana-dana bantuan pembangunan lainnya yang juga berasal dari APBN
Seperti program pengairan di desa dan program pembangunan infrastruktur(PISEW) dari Kementrian PUPR. Dari APBD Provinsi ada dana Bankeu untuk Infrastruktur di desa, Dana RTLH dari Disperakim Provinsi Jateng, dan bantuan dana pembangunan Desa Wisata.
“Ternyata dana-dana bantuan itu ada yang tidak masuk APBDes, sehingga fungsi kontrol dirasa kurang. Untuk itu pada 2023, Seksi Intelijen Kejari Grobogan membuat program JAJAN DESA (JAksa JAga pembangunaN DESA),” ujar Frengki.
Tujuan progam tersebut, sambungnya, bertujuan mengoptimalkan program Jaga Desa dengan besinergi bersama-sama stakeholder terkait. Seperti Inspektorat, Dispermades, Disperakim, PUPR, dan Disporabudpar Grobogan untuk membangun Bank Data Digital.
Mekanisme pengumpulan data Dana bantuan Pembangunan Desa tersebut , lanjut Frengki, dilakukan dengan membagikan google form untuk diisi kepala desa disesuaikan dengan dana bantuan yang telah diterima oleh Desa.
Tim Seksi Intelijen Kejari Grobogan berfoto bersama dengan peserta sosialisasi program JAJAN DESA di Kecamatan Geyer. (Istimewa)
Kemudian semua data yang sudah diinput oleh Desa akan masuk ke aplikasi Google Spread Sheet . Selanjutnya diolah dan diperoleh hasil capaian dan progress pembangunan di desa-desa.
“Sehingga jika ada keterlambatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaannya bisa diketahui dan dibantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Penyimpangan dapat cepat terdeteksi dan dicegah,” jelas Kasi Intel Frengki.
Seksi Intelijen Kejari Grobogan juga membangun Posko Virtual Jaga Desa dengan memanfaatkan ruangan eks sidang online di Kejari Grobogan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan JAJAN DESA.
“Sosialisasi pusat data dana pembangunan desa sudah dilaksanakan pada Rabu 21 Januari di Kantor Kecamatan Geyer dan Kecamatan Purwodadi dihadiri camat, kepala desa, dan operator desa,” tambah Frengki. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
