Raperda Tentang BUMDesa Disetujui DPRD Grobogan Menjadi Perda

GROBOGAN,iNewsMuria.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetujui DPRD Grobogan dalam rapat paripurna ke 4 Tahun 2024, pada Kamis (28/3/2024).

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto saat memimpin rapat paripurna menjelaskan Raperda tentang BUMDes tersebut telah diajukan Bupati Grobogan pada November 2023.

Baca Juga

LKPJ Bupati Grobogan Sebut Ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2023 Rp151, 4 Miliar

Melalui surat tertanggal 21 November 2023 Bupati mengajukan permohonan pembahasan dan persetujuan Raparda. Hal itu kemudian ditindaklanjuti DPRD dengan menggelar rapat paripurna ke 45 Tahun 2023.

Di mana pada 5 Desember 20223 menurut Agus Siswanto, rapat paripurna menyetujui dibentuk Panitia Khusus VI Tahun 2023 untuk membahas dan menyempurnakan Raperda yang diajukan Bupati Grobogan.

Panitia Khusus atau Pansus VI kemudian menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sebanyak empat kali pada 6 Desember 2023, 24 Januari 2024, 20 dan 27 Maret 2024.

Baca Juga

Bupati Grobogan Ajukan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Hasil rapat kerja Pansus VI Tahun 2023 terkait hasil pembahasan Raperda tentang BUMDes dibacakan oleh anggota Fraksi PDIP Rizky Bintang dalam rapat paripurna tersebut.

Setelah selesai dibacakan Ketua DPRD Agus Siswanto yang memimpin rapat menawarkan kepada anggota DPRD yang hadir. “Apakah Raperda BUMDes dapat disetujui,” tanya Agus Siswanto.

Anggota DPRD Grobogan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut kemudian menjawab, dapat.

Baca Juga

Tolak Penindasan di Palestina, Anggota Fraksi Karya Sejahtera di DPRD Grobogan Lakukan Ini

Setelah mendapat persetujuan DPRD Grobogan, Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto membacakan sambutan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Disebutkan bahwa Raperda BUMDes telah dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jateng melalui Surat Nomor:  100.3/348 tanggal 7 Maret 2024 menyampaikan rekomendasi.

Yakni untuk dilakukan penyempurnaan Raperda BUMDes tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.

Baca Juga

Buntut Rapat Paripurna DPRD Grobogan Diskors, Fraksi PPP Pertanyakan Keseriusan OPD

”Rekomendasi Gubernur Jateng tersebut telah ditindaklanjuti dalam rapat kerja Pansus VI Tahun 2023,” katanya.

Wabup Bambang Pujiyanto menjelaskan, materi muatan dalam Raperda ini, di antaranya mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemkab juga menyampaikan terima kasih kepada Pansus VI. (*)

Editor : Arif F