Soroti APBD Perubahan 2026, Fraksi DPRD Grobogan Desak Pengerukan Sungai Sebelum Musim Hujan
GROBOGAN,iNewsMuria.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Sugeng Prasetyo serta Sekda Grobogan tersebut sejumlah fraksi mulai menguliti postur belanja dan pendapatan di berbagai Dinas.
Salah satu sorotan tajam tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan. Juru bicara Fraksi PPP, Budi Prihdiyono, mempertanyakan melonjaknya target pendapatan DPUPR.
Disebutkan Budi, dalam Perubahan APBD 2026 naik signifikan dari Rp1,682 miliar menjadi Rp15,662 miliar yang berarti ada kenaikan fantastis mencapai Rp13,980 miliar.
"Kami mohon penjelasan detail terkait kenaikan pendapatan tersebut, bersumber dari sektor mana saja, serta bagaimana realisasi pencapaiannya hingga Juli 2026 ini," ujar Budi saat menyampaikan pandangan fraksinya.
Tak berhenti di situ, pencairan anggaran mendadak juga dipertanyakan oleh Fraksi Keadilan Nasional. Lewat juru bicaranya Sholikin.
Fraksi ini menyoroti munculnya Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada DPUPR sebesar Rp2,719 miliar yang dialokasikan untuk belanja Barang dan Jasa, padahal sebelum perubahan APBD nilainya adalah Rp0.
"Kami meminta rincian alokasi penambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk apa saja, serta di mana saja titik lokasinya," tegas Sholikin.
Sementara itu, isu krusial terkait ancaman banjir kota menjadi fokus utama Fraksi Karya Demokrat. Juru bicara fraksi, Bukhori, mendesak pemerintah daerah memanfaat kondisi musim kemarau panjang.
Menurut Bukhori, di saat musim kemarau panjang Pemkab Grobogan bisa mempercepat pengerukan sungai dan perbaikan selokan sebelum musim hujan tiba.
"Jangan menunggu banjir. Sungai di sebelah barat Pasar Purwodadi dan sungai di belakang Dinas Peternakan dan Perikanan saat ini sudah sangat dangkal akibat tumpukan lumpur dan sampah. Ini harus segera dikeruk," cetus Bukhori.
Fraksi Karya Demokrat juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memegang proyek fisik, baik bangunan maupun insfrastruktur jalan dan jembatan, untuk langsung tancap gas.
“Mumpung sudah memasuki triwulan ketiga dan cuaca mendukung, pengerjaan infrastruktur diharapkan selesai tepat waktu tanpa terhambat hujan,” tambahnya.
Editor : Arif F