Fraksi PPP DPRD Grobogan Duga Ada Indikasi Penyertaan Modal Untuk PDAM Tidak Sesuai Kebutuhan

GROBOGAN,iNewsMuria.id-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Grobogan menduga penyertaan modal untuk Perusahaan Air Minum Purwa Tirta Dharma sebesar yang direncanakan sebesar Rp3,9 miliar peruntukannya tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PPP Muhammad Misbach saat membacakan pandangan umum fraksi tersebut atas Raperda penyertaan modal kepada BUMD dalam rapat paripurna DPRD Grobogan pada Rabu (12/7/2023).

Baca Juga

Keuntungan PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan Pada 2023 Capai Rp 1,5 Miliar

Menurut Misbach, FPPP menduga penyertaan modal Rp3,9 miliar direncanakan untuk pengadaan mobil tangki air, penggantian water meter, pembangunan sumur air dalam, dan pengadaan genset intake Sidorejo tidak direncanakan dengan baik. 

"Kami menduga rencana penggunaan penyertaan modal kepada PDAM ini tidak direncanakan dengan baik dan tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Sehingga patut diduga pemanfaatanya pun tidak akan sesuai dengan apa yang dicantumkan di Raperda," kata Misbach, 

Ditambahkan Misbach, indikasi ketidaksesuaian itu adalah adanya ketidaksesuaian yang sangat nyata dan sangat jauh berbeda antara peruntukan penyertaan modal yang dijelaskan dalam raperda dengan yang tercantum dalam kajian investasi.

Baca Juga

Bupati Kudus Apresiasi Aplikasi Tirta Muria Mobile yang Diluncurkan PDAM

"Untuk itu FPPP menduga Raperda Penyertaan Modal BUMD disusun tergesa-gesa dan asal-asalan atau kajian investasinya yang dibuat tergesa gesa dan asal asalan sekedar memenuhi ketentuan standar formalitas," tegas Misbach. 

Sorotan terhadap PDAM Purwa Tirta Dharma juga disampaikan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya melalui juru bicara Bukhori. Fraksi tersebut meminta penjelasan terkait Sendang Coyo yang menjadi sumber air bersih warga Pulokulon. Namun warga sekitar sendang belum merasakaan manfaat dari penggunaan air oleh PDAM.

"Fraksi kami berharap adanya CSR dari PDAM untuk kemaslahatan warga sekitar Sendang Coyo," kata Bukhori.

Fraksi-fraksi di DPRD Grobogan juga menyoroti penyertaan modal untuk PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp10 miliar. Sejumlah fraksi menanyakan berapa deviden yang akan diterima oleh Pemkab Grobogan dari penyertaan modal sebesar itu.

Salah satunya Fraksi Karya Sejahtera melalui juru bicaranya, Suranto meminta penjelasan dari Bupati Grobogan mengenai pertimbangan nominal penyertaan modal kepada masing-masing BUMD.

Karena, lanjut Suranto, Fraksi Karya Sejahtera melihat beberapa BUMD seperti PT. BPD Jawa Tengah sebagaimana Laporan Akhir Kajian Investasi indikator keuangannya dikategorikan “Sangat Baik”. 

"Untuk itu Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan agar dikurangi separuh penyertaan modalnya, untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan lainnya," tegas Suranto. (*)

Editor : Arif F