PATI, iNewsMuria.id- Dugaan korupsi anggaran pembangunan desa yang dituduhkan warga Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kepada kepala desa (Kades) setempat, tampaknya terus menggelinding.
Sejumlah warga Desa Dengkek mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati, untuk mengadukan dugaan penyelewengan anggaran desa yang dilakukan kepala desanya, Jumat (17/1/2025).
Aksi tersebut sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga di depan Balai Desa Dengkek pada Kamis (9/1/2025). Warga mendesak penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengkek diaudit, karena dinilai sarat kejanggalan.
Selain itu, warga pun menduga Kades Dengkek melakukan korupsi. Sebab selama ini, sejumlah proyek pekerjaan pembangunan fisik di desa setempat tidak kunjung selesai dan tidak ada kejelasan.
Kedatangan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Desa Dengkek itu, diterima oleh Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Dihadapan Komisi A, warga meminta Inspektorat Kabupaten Pati segera mengaudit keuangan Desa Dengkek periode 2021-2024.
Sebelumnya, pihak Inspektorat menjanjikan melakukan audit keuangan di Pemdes Dengkek. Audit tersebut juga melibatkan organisasi perangkat desa (OPD) lain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPTR) Pati.
“Kedatangan kami di kantor DPRD Pati untuk menindaklanjuti aksi demonstrasi yang dilakukan warga di kantor Desa Dengkek pada 9 Januari 2025 lalu,” ujar Bayu, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengkek.
Menurut Bayu, aduan kali ini sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa pada 9 Januari lalu agar segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat dan dinas terkait.
“Entah nanti itu (audit) ditemukan ada pelanggaran atau tidak, dari Inspektorat yang berwenang," ucap Bayu kepada wartawan usai beraudiensi bersama Komisi A DPRD Pati, Jumat (17/1/2025).
Dalam audiensi di DPRD Pati, kata Bayu, warga dijanjikan pihak Inspektorat segera mengaudit keuangan Desa Dengkek.
"Dari inspektorat tadi, secepatnya akan melakukan audit. Kami berharap pihak Inspektorat juga transparan dan warga pun puas dengan hasil audit tersebut," tukas Bayu.
Merespon tuntutan warga Desa Dengkek, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso berjanji segera menindaklanjuti aduan warga. Yakni dengan menghadirkan Camat Pati kota dan Pemdes Dengkek untuk menggali informasi lebih dalam.
Komisi A DPRD Pati yang berwenang mengawasi administrasi umum pemerintahan tersebut, juga menjanjikan siap mengawal proses audit keuangan Pemdes Dengkek yang dilakukan Inspektorat.
"Kami segera kroscek dengan camat dan Pemdes Dengkek terkait kondisinya seperti apa, misal mereka kita hadirkan dan kita undang ke sini (DPRD Pati). Kita klarifikasi dulu di lapangan seperti apa," terang Narso.
Sekedar informasi, warga Dengkek telah melaporkan Kadesnya ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dugaan korupsi keuangan desa pada Rabu, (15/1/2025). Warga menuntut kadesnya yang diduga menyelewengkan uang desa agar diproses hukum.
Sebelum melaporkan ke Kejari Pati, warga Desa Dengkek menggelar unjuk rasa di depan balai desa setempat. Dalam aksinya, warga membawa sejumlah banner tulisan terkait tuntutan mereka. Seperti 'Audit realisasi APBDes 2021-2024' dan 'Pak Kades ojo sok kuoso,".
Sejumlah warga pun sempat beraudiensi dengan jajaran Pemdes Dengkek dan disaksikan Camat Pati Kota, Didik Rusdiartono. Kala itu, Didik mengaku segera menindaklanjuti hasil mediasi antara warga dengan Pemdes Dengkek.
“Audit ini merupakan kewenangan dari Inspektorat. Jadi setelah siang hari ini, kami mencatat semua hasil rapat tersebut dan kami laporkan kepada bapak bupati yang selanjutkan akan menerjunkan tim inspektorat mengaudit penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengkek,” terang Didik.
Didik juga memastikan persoalan yang terjadi di Desa Dengkek segera diselesaikan. Termasuk jika kepala desa ditemukan melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas.
“Permasalahan ini akan kami selesaikan. Bilamana petinggi (Kades) salah, nanti juga mendapatkan sanksi. Percayakan pada kami semua program yang ada di Dengkek akan dilaksanakan,” ucapnya.
Di konfirmasi terpisah, Kades Dengkek, Muhammad Kamjawi telah merespon aspirasi warganya tersebut. Pihaknya berjanji segera menyelesaikan keluhan warganya itu.
"Keluhan warga kita sikapi dengan baik dan akan kita selesaikan semua. Sebetulnya ada semua, seperti ada yang sudah selesai. Tapi diajukan lagi nanti akan diklarifikasi saja," ujar Kamjawi yang ditemui wartawan di kantornya.
Kamjawi mengaku bahwa pembangunan Balai Desa Dengkek ada kendala. Sebab molor dari target yang seharusnya selesai pada Desember 2024 lalu. Pihaknya berjanji segera menyelesaikan proyek tersebut pada Februari mendatang.(*)
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
