GROBOGAN, iNewsMuria.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto mengatakan kualitas kebijakan pembangunan harus didukung data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga arah perencanaan kebijakan pembangunan bisa tepat sasaran,” jelas Sekda Anang Armunanto saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan petugas lapangan yang siap diterjunkan ke seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Mereka akan memetakan potensi ekonomi daerah.
Menurut Sekda Anang, pemetaan mulai dari sektor unggulan, sentra usaha, hingga perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan usaha besar. Sehingga SE 2026 memiliki peran strategis.
"Sebagus apa pun perencanaan, akan sangat bergantung pada data yang akurat, objektif, dan mutakhir. Sebaliknya, tanpa itu, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran," ujar Anang.
Dikatakan Sekda, data hasil sensus pada tahun 2016 sudah tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan kondisi terkini akibat pesatnya perubahan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan data terbaru, lanjutnya, akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih presisi. Seperti program pemberdayaan usaha, pengentasan kemiskinan. Menciptakan iklim investasi yang berbasis data guna memperkuat daya saing daerah.
Meski demikian, Sekda juga mengingatkan kepada peserta adanya tantangan nyata di lapangan, terutama terkait persepsi masyarakat (responden) saat didatangi petugas.
"Ada yang menganggap pendataan ini berkaitan dengan bantuan, pajak, maupun akses pembiayaan, sehingga respons yang diberikan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya," ungkapnya.
Oleh karena itu, Anang meminta para petugas untuk membangun komunikasi yang baik, Ikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh demi menjaga ketelitian dan integritas dalam menggali informasi.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Grobogan, Aidzin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan ini mencakup seluruh sektor ekonomi di 38 provinsi di Indonesia yang akan memotret karakteristik usaha, mulai dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, aspek legalitas, hingga pendapatan dan aset.
“Selain itu, sensus ini juga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga," jelas Aidzin.
BPS Kabupaten Grobogan mengerahkan sekitar 1.648 petugas Sensus Ekonomi (SE) yang akan dilaksanakan sejak 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026.
“Metode pendataannya, petugas SE 2026 akan wawancara langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha,” tambah Kepala BPS Grobogan Aidzin.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
