Megawati Respons soal Pemberian Gelar Pahlawan: Jangan Gampang Dong!

JAKARTA, iNewsMuria - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden kedua RI Soeharto kian memanas setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri angkat bicara tegas. Pernyataannya di seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (1/11/2025), langsung jadi sorotan terkait pro kontra gelar pahlawan Soeharto.

Megawati menekankan bahwa gelar pahlawan bukan barang murah yang bisa disebar seenaknya tanpa evaluasi mendalam. "Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong," ujar Megawati.

Baca Juga

Prabowo Buat Pengakuan ke Megawati: Maaf Kalau Ada yang Jelek-jelekan Ibu Mega

Menurut Megawati, penganugerahan gelar itu harus mempertimbangkan rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral tokoh terhadap bangsa Indonesia. Ia khawatir proses yang tergesa-gesa justru merusak makna suci gelar pahlawan nasional di mata generasi muda.

Dalam pidatonya, Megawati juga mengenang pengalaman pahit ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, yang diperlakukan tidak adil oleh negaranya sendiri. Soekarno dicopot mandatnya melalui Tap MPR tanpa proses pengadilan, sebuah ketidakadilan yang masih membekas hingga kini.

"Bayangkan, seorang putra bangsa diperlakukan begitu hanya karena sebuah TAP. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya demi keadilan beliau boleh dong dimasukkan ke pengadilan," kata Megawati.

Meski diisolasi, Soekarno memilih diam demi mencegah perpecahan bangsa, menurut cerita Megawati yang penuh emosi. "Kalau melawan, nanti yang terjadi perang saudara," ujarnya.

Sikap Bung Karno itu, lanjut Megawati, adalah pengorbanan demi negara dan rakyat yang ia bangun dengan susah payah. "Hanya demi negara yang beliau bangun, hanya demi rakyatnya agar tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya," tambahnya.

Pernyataan Megawati ini diduga menyindir usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengajukan 40 nama tokoh, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan aktivis Marsinah, pada 21 Oktober 2025. Usulan itu ke Dewan Gelar Tanda Jasa Fadli Zon menuai protes karena masa Orde Baru Soeharto tercoreng isu pelanggaran HAM berat yang belum tuntas.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto langsung menepis spekulasi, tapi tetap tegas perkuat pesan Ketua Umumnya. "Yang dimaksud Ibu Megawati, pahlawan itu juga menjadi simbol yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki terobosan dalam perjuangan bagi kemerdekaan dan nilai kemanusiaan, bukan mengkhianatinya," ujar Hasto pasca-acara di Blitar.

Hasto menambahkan bahwa PDI-P mendengarkan suara masyarakat sipil dan akademisi sebelum ambil sikap final soal gelar pahlawan Soeharto. "Banyak catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum dituntaskan. Itu sebabnya Ibu Megawati mengingatkan agar jangan mudah memberikan gelar pahlawan," pungkasnya.

Editor : Arif F