252 Formasi Perangkat Desa di 90 Desa Di Kudus Kosong, Jika Berminat Silakan Daftar, Ini Lokasinya

MURIA.iNews.id-Ada 252 formasi perangkat desa di 90 desa kosong. Rinciannya, 78 jabatan sekretaris desa (carik), 14 kepala seksi pemerintahan, 12 kepala seksi kesejahteraan, dan 12 kepala seksi pelayanan.

Kemudian 17 kepala urusan tata usaha dan umum, 5 kepala urusan umum dan perencanaan, 13 kepala urusan keuangan, 21 kepala urusan perencanaan, 38 kepala dusun serta 42 staf.

Baca Juga

Perangkat Desa Gubug Ditangkap Sat Resnarkoba Polres Grobogan Karena Miliki Sabu

Untuk mengisi kekosongan itu, kata Kepala Dinas PMD Kudus Adi Sadono, 90 desa akan melaksanakan seleksi / ujian penyaringan. "Ujian akan dilaksanakan serentak pada 13 Desember 2022," kata Adi Sasono, seperti dikutip dari kuduskab.go.id.

Hal itu dikatakan saat pembukaan sosialisasi tahapan dan presentasi / paparan program kerja perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan perangkat desa di Kudus di ruang rapat lantai 4 Gedung Setda, Selasa (20/9/2022).

Dikatakan, lokasi ujian sesuai kesepakatan pemerintah desa dan universitas yang diajak bekerja sama. Ada pun kriteria universitas tersebut yakni sudah terakreditasi A dan sudah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Baca Juga

Bupati Grobogan Minta Kades Fasilitasi TPS Pemilu 2024 di Lokasi Aman Bebas Banjir

"Saat ini sudah ada 10 universitas yang sudah MoU dengan Kudus. Semuanya berlokasi di Semarang. Jadi ujiannya kalau tidak di Kudus ya di Semarang," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo meminta agar segala proses yang akan dilalui dalam ujian seleksi perangkat desa mengedepankan transparansi. 

"Mohon agar pengisian perangkat desa transparan dan hati-hati. Sehingga tak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tuturnya. 

Baca Juga

Buntut Pemecatan Sekdes Asemrudung, APIP Grobogan Akan Cek Mekanisme Pemecatan

Bupati Kudus Hartopo menyampaikan, ujian perangkat desa tersebut bakal disorot berbagai kalangan. Oleh karena itu, baik panitia maupun peserta harus melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Pihaknya meminta pemerintah desa terus berkomunikasi dengan Dinas PMD dalam pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa.

Dia berharap, pengisian perangkat desa dapat meningkatkan pelayanan desa baik kepada masyarakat maupun dalam pembangunan. Sebab, saat ini beberapa tugas dan jabatan masih dipegang perangkat desa yang sudah memiliki jabatan lain akibat kekurangan orang.

Baca Juga

Panas! Wanprestasi Unpad dalam Seleksi Perangkat Desa di Kudus, Picu Polemik di antara Peserta

"Semoga nanti pelayanan jadi lebih maksimal karena satu perangkat desa benar-benar fokus mengerjakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," imbuhnya.(*) 

Editor : Langgeng Widodo