JEPARA, iNewsMuria.id - Maraknya produk impor nonhalal yang membanjiri pasar di Indonesia menjadi keprihatinan jajaran Komisi VIII DPR RI. Praktik terlarang ini dinilai merugikan masyarakat, berdampak pada kesehatan hingga mengancam eksistensi produk lokal dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid mengatakan UU Jaminan Produk Halal sudah disahkan sejak 17 Oktober 2014. Namun hingga kini regulasi itu mandul karena belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Salah satu indikasi mandulnya regulasi ini masih maraknya produk impor nonhalal yang masuk ke pasar Indonesia. Produk impor itu beragam jenis mulai dari makanan dan minuman (mamin), kosmetik hingga barang fashion seperti sepatu yang dibuat dari kulit babi.
Tak hanya barang impor, Komisi VIII DPR juga menemukan masih ada produk lokal yang belum berlabel halal.
"Jadi UU No 33 tahun 2014 itu ibarat hanya pajangan. Usianya sudah 12 tahun tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ancaman pidana atau denda juga tak jalan. Ini yang rugi masyarakat dan negara kita," kata Abdul Wachid di Joglo Aspirasi, Margoyoso, Kalinyamatan Jepara, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pemberlakuan regulasi terkait jaminan produk halal sudah diterapkan di berbagai negara lintas benua. Mulai dari Amerika Serikat, Eropa, China, Timur Tengah, Australia, New Zealand dan lainnya. Namun sayangnya di Indonesia masih setengah hati.
Komisi VIII DPR, sudah mempertanyakan hal ini ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diketahui Ahmad Haikal Hassan.
BPJPH bahkan mencanangkan Wajib Halal Oktober (WHO) pada 17 Oktober 2026. Namun sayangnya hingga hari ini, program WHO juga tak jelas.
"Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal sudah kita laksanakan sejak 2024, tapi aksi nyatanya belum ada,* sesal wakil rakyat asal Partai Gerindra ini. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
