AMBON,iNewsMuria.id-Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Ambon, Maluku Matias Watunglawar mengapresiasi kebijakan pelonggaran fiskal yang direncanakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, beberapa waktu lalu.
"Rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah taktis bagi daerah yang kini sedang mengalami tekanan fiskal berat, termasuk Kota Ambon dan kota / kabupaten lainnya di Provinsi Maluku," kata Matias Watunglangkar, Minggu (2/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa pemerintah pusat membuka peluang untuk membuka "kunci efisiensi anggaran" bagi daerah daerah yang belum berkembang.
Sekitar 490 pemerintah daerah yang terancam kesulitan membayar gaji PNS/PPPK dan membiayai aktivitas minimum akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), berpotensi mendapatkan dana tambahan melalui skema top-up TKD. Keputusan akhir skema ini kini sedang menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Penyelamat Keuangan dan Kinerja Pemkot Ambon
Matias Watunglangkar menilai, kebijakan top-up TKD sangat realistis dan berpihak pada keadilan daerah. Dengan adanya sinyal hijau dari Kementerian Keuangan, ISKA Kota Ambon berharap Maluku teristimewa Kota Ambon, menjadi prioritas utama penerima insentif.
Keleluasaan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat roda perekonomian lokal yang sempat melambat. "Di sisi lain, kelonggaran ini harus dibarengi dengan apresiasi objektif terhadap kinerja Pemerintah Kota Ambon," ungkapnya.
"Di tengah keterbatasan fiskal yang ketat, Pemkot Ambon dinilai tetap mampu menjaga stabilitas pelayanan publik dan mengelola anggaran minimum secara bertanggung jawab, sehingga sangat layak mendapatkan stimulus tambahan."
Manifestasi Kinerja Pemerintah Kota Ambon.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena, Matias Watunglangkar menilai, Kota Ambon berhasil mencatatkan berbagai prestasi berbasis indikator kuantitatif yang dievaluasi langsung oleh kementerian dan lembaga pusat.
Oleh kerena itu upaya dan strategi kebijakan Pemerintah Kota Ambon, yang telah di laksanakan bagi pemerintahan perlu menjadi acuan bagi pemerintah Pusat.
Penguatan tata kelola birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik digital, serta pencapaian target pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel, kiranya menjadi landasan, prioritas agar pemerintah Kota Ambon dapat dibukakan kemudahan dalam realisasi anggaran , pungkasnya.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
