JAKARTA, iNewsMuria - Tragedi ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, telah merenggut 67 nyawa santri dan menimbulkan luka mendalam bagi ratusan keluarga. Peristiwa mengerikan pada 29 September 2025 ini memicu tuntutan keras dari berbagai kalangan untuk pertanggungjawaban hukum guna mencegah pengulangan bencana serupa di fasilitas pendidikan Islam.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa pihak bertanggung jawab atas kelalaian konstruksi harus segera diproses secara hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Politisi Partai NasDem ini menilai insiden yang menewaskan puluhan santri tak boleh dibiarkan sebagai sekadar musibah, melainkan pelajaran berharga bagi keselamatan bangunan publik.
“Kita mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Krimum Polda Jatim. Mengingat kasus ini ada korban akibat kelalaian, tentu harus ada yang dimintai pertanggungjawaban dalam proses hukum,” tegas Rudianto saat dihubungi awak media pada Kamis (9/10/2025).
Kasus Ponpes Al Khoziny diduga kuat disebabkan oleh kegagalan struktur fondasi dan pengecoran prematur, sebagaimana diungkap pakar teknik sipil dari ITS Surabaya. Dugaan ini memperkuat argumen bahwa kelalaian pengelola dan pekerja bangunan tak bisa diabaikan, terutama dengan korban jiwa mencapai 67 orang termasuk delapan bagian tubuh yang ditemukan.
Oleh karena itu, Rudianto berharap penyidik dapat menuntaskan kasus dengan adil dan cepat, menjadi cerminan bagi seluruh pihak terkait pembangunan gedung di wilayah rawan bencana. “Bagaimanapun juga harus ada pertanggungjawaban karena kelalaian dari peristiwa ini. Kita tidak mau peristiwa seperti ini terulang. Ini jadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar hati-hati dalam membuat bangunan gedung yang berakibat fatal,” tegasnya.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan proses hukum terus bergulir dengan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan usai gelar perkara pada 8 Oktober 2025. Penyidik telah memeriksa 17 saksi, termasuk pengelola pesantren dan pekerja, serta berencana memanggil ahli teknik sipil untuk mengungkap penyebab kegagalan struktur secara mendalam.
Komisi III DPR mendukung penuh upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum atas tragedi Ponpes Al Khoziny yang menyita perhatian nasional.
“Ini kasus yang menyita perhatian publik dan korbannya banyak, jadi harus ada yang bertanggung jawab,” pungkas Rudianto.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
