JEPARA, iNewsMuria.id- Lembaga pendidikan, madrasah diniyyah (Madin) di Kabupaten Jepara disasar Progam Kemaslahatan dana abadi umat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Progam Kemaslahatan ini dipastikan tidak menggunakan uang jemaah haji yang masih antre menunggu pemberangkatan ke Tanah Suci.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahudin saat kegiatan Serah Terima Progam Kemaslahatan 2025 yang digelar di Gedung Kelompok Belajar (KB) Rumah Semut Kecil, Margoyoso Kalinyamatan Jepara, Sabtu (7/2/2026).
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI H Abdul Wachid. tokoh agama, tokoh masyarakat, para penerima Progam Kemaslahatan dan berbagai elemen lainnya.
Rumah Semut Kecil merupakan salah satu penerima Progam Kemaslahatan BPKH. Pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan Progam Kemaslahatan untuk pembangunan dan rehabilitasi Madin Miftahul Huda dan
bantuan dana perawatan Masjid Al Falah Margoyoso Kabupaten Jepara.
Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahudin mengatakan ada dua dana yang dikelola jajarannya, yakni uang jemaah haji dan dana abadi umat.
Uang jemaah haji yang dikelola BPKH besarnya mencapai Rp 180 triliun. Uang ini sepenuhnya digunakan untuk kepentingan haji. Salah satunya dana subsidi haji tiap tahunnya.
Sedang untuk Progam Kemaslahatan bersumber dari dana abadi umat yang juga dikelola BPKH. Tahun ini anggaran yang digelontorkan untuk Progam Kemaslahatan sebesar Rp250 miliar.
"Programnya bermacam-macam. Ada yang untuk masjid, sekolah, madin, UMKM, ambulans dan lainnya," kata Miftahudin.
"Ini harus disampaikan agar clear dan tidak ada salah faham. Jadi ini bukan berasal dari uang jemaah haji, tapi dana abadi umat," jelasnya.
Pengelolaan KB Rumah Semut Kecil Nu'tih Kamalia menyampaikan apresiasi untuk BPKH dan Komisi 8 DPR RI. Menurutnya bantuan Progam Kemaslahatan berkontribusi dalam penyiapan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.
"Golden age atau usia emas anak itu usia 0 hingga 6 tahun. Kita juga fokus ke sana lewat pembelajaran di sini. Bantuan ini wujud nyata pemerintah hadir dan memberi solusi untuk pendidikan anak yang bermutu," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, H Abdul Wachid mengapresiasi BPKH yang mendukung Progam Kemaslahatan dengan berbagai kegiatannya. Menurutnya lewat progam itu, dana abadi umat yang dikelola BPKH bisa dirasakan manfaatnya oleh umat.
"BPKH itu mitra kerja Komisi 8. Progam Kemaslahatan ini bagus karena penerimanya juga jelas terhubung langsung dengan umat seperti masjid, sekolah atau madin. Umat merasakan langsung manfaat dari tempat-tempat ini," kata wakil rakyat asal Jepara ini.
Berdasar hasil pengawasan Komisi 8, kata Abdul Wachid tidak ada uang jemaah haji yang dipakai untuk Progam Kemaslahatan. Uang jemaah haji, 100 persen untuk haji.
"Nilai manfaat dari uang haji yang dikelola BPKH selama setahun sebesar Rp12 triliun. Komisi 8 ingin nilai manfaat ini bisa naik hingga Rp17 triliun tiap tahun. Kalau tambah besar maka nanti manfaatnya juga dikembalikan lagi ke jemaah haji kita. Agar biaya haji mereka bisa lebih ringan tapi pelayanan tetap bagus," tandas wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
