JAKARTA, iNewsmuria - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Bersama Green Finance Institute (GFI), lembaga keuangan global terkemuka, mereka mengembangkan cetak biru tata kelola untuk Komite Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Committee/SFC/Komite). Langkah ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan bertujuan menutup kesenjangan pembiayaan iklim yang masih sangat besar di Indonesia.
GFI, dengan dukungan dari program FCDO UK, telah menyusun Kertas Putih (White Paper) yang mengusulkan struktur tata kelola Komite Keuangan Berkelanjutan serta peran pentingnya dalam mendorong pembiayaan proyek berkelanjutan. Dokumen ini disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan di Jakarta pada Jumat (9/5/2025).
Usulan-usulan dalam Kertas Putih ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mendorong agenda nasional keuangan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menarik modal dalam skala besar untuk inisiatif dekarbonisasi.
Indonesia berada di persimpangan jalan penting dalam transisi keuangan berkelanjutan, di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan komitmen iklim internasional menjadi krusial. Meskipun kemajuan telah dicapai, kesenjangan pembiayaan iklim masih menjadi tantangan signifikan. Laporan Climate Budget Tagging (CBT) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran rata-rata untuk kegiatan terkait iklim hanya sekitar 3,2% dari APBN. Kontribusi publik ini hanya mencakup 16,4% dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target NDC Indonesia, sehingga mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat mendesak.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Dr. Adi Budiarso, menegaskan krusialnya peran investasi swasta.
"Mengingat kesenjangan yang signifikan ini, mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat krusial," ujar Adi, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Senada dengan hal tersebut, Managing Director Green Finance Institute, Simon Horner, menyatakan komitmen GFI untuk memperkuat strategi investasi publik dan merancang kerangka kebijakan yang mampu menarik miliaran dolar untuk membangun ekonomi yang tangguh dan rendah emisi karbon.
Sebelum penyusunan Kertas Putih, GFI telah melakukan studi mendalam pada tahun 2024 mengenai pandangan investor terhadap keuangan berkelanjutan di Indonesia. Studi ini bertujuan memberikan panduan bagi Kementerian Keuangan dalam memobilisasi pembiayaan iklim dari sektor swasta. Laporan tersebut mengidentifikasi berbagai hambatan utama investasi swasta dan mengusulkan reformasi tata kelola serta kelembagaan untuk mengatasinya. Studi ini menjadi landasan utama bagi Kertas Putih dalam membangun kerangka kerja yang menyelaraskan kebijakan, regulasi, pembiayaan pembangunan, dan pengembangan proyek, serta menunjukkan bagaimana Komite dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Rekomendasi utama dalam Kertas Putih mencakup pembentukan platform investasi yang memungkinkan keterlibatan efektif investor swasta, visibilitas jalur investasi yang lebih baik, serta akses ke dukungan kebijakan dan peluang pembiayaan campuran. Sektor swasta yang dimaksud meliputi perbankan, investor, lembaga keuangan, pelaku industri, dan pengembang proyek. Melalui Komite, diharapkan proyek-proyek hijau dapat dipercepat, sinergi antara pemangku kepentingan publik dan swasta diperkuat, serta kesadaran mengenai peluang investasi dalam dekarbonisasi meningkat.
Selain pengembangan tata kelola Komite, GFI juga bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berperan sentral dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. PT SMI menjadi katalis penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor energi terbarukan. Inisiatif kolaboratif antara Kementerian Keuangan, GFI, dan PT SMI ini menjadi langkah maju yang signifikan dalam upaya Indonesia menutup kesenjangan pembiayaan iklim dan mewujudkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
