Terindikasi Terlibat Judi Online dan Pinjol, Ratusan Bansos KPM di Grobogan Mendadak Dihentikan

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Grobogan terkejut setelah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang selama ini mereka terima mendadak dihentikan. 

Pencabutan hak penerima bansos tersebut terjadi akibat adanya indikasi keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas judi online (judol), pinjaman online (pinjol), serta adanya pergeseran desil kesejahteraan.

Baca Juga

Dua Ribu Lebih Penerima Bansos di Kabupaten Grobogan Mengundurkan Diri Sejak Januari 2025

Berdasarkan data yang diperoleh pada Sabtu (29/8/2026), di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan tercatat sekitar 800 Kepala Keluarga (KK) mengalami pergeseran desil dari total awal 3.986 KK penerima manfaat. 

Dari 800 KK itu, sebanyak 500 KK di antaranya terindikasi judol atau pinjol dalam kurun waktu tertentu dengan nominal yang cukup besar. Sementara itu, sisanya dinyatakan masuk ke dalam sistem graduasi.

Pergeseran status ini membuat status ekonomi KPM yang awalnya berada di tingkat desil 1 atau 2 melompat secara signifikan ke desil 4 ke atas. Sontak, perubahan mendadak ini memicu pertanyaan dari warga terdampak ke Pemerintah Desa setempat.

Baca Juga

DPR Peringatkan Pemerintah: Bansos Salah Sasaran Akibat Data Tidak Akurat

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Grobogan, Indri Agus Velawati, membenarkan pergeseran desil tersebut. Ia menjelaskan bahwa sistem mendeteksi adanya pergerakan atau aliran dana yang tidak biasa dari rekening KPM.

"Rata-rata yang mengalami pergeseran desil ini terindikasi judol atau pinjol, sama pengajuan kredit atau aliran dana yang besar," ujar Indri.

Indri menambahkan, sistem pemantauan pusat mendeteksi integrasi KTP penerima atau anggota keluarga KPM saat menginstal serta mengaktifkan aplikasi judi online maupun pinjol.

Baca Juga

PPATK Ungkap Ribuan Dokter, Eksekutif, dan Pegawai BUMN 'Nyamar' Jadi Penerima Bansos!

"Teman-teman PKH kadang menemukan itu ya kasihan karena kondisi ekonominya tidak mampu, tetapi bansos-nya dipakai judol atau pinjol dari salah satu anggota keluarga," imbuhnya.

Dinsos Grobogan telah menginstruksikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengencangkan sosialisasi pencegahan agar bansos tidak disalahgunakan.

Mengenai kepastian waktu atau tenggat masa sanggah bagi KPM yang terindikasi judol, Indri menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan durasinya secara pasti.

Baca Juga

Mensos Tegaskan Rekening Judol Penerima Bansos Bakal Dicoret!

"Tidak bisa dipastikan karena semua yang menentukan dari pemerintah pusat, terutama dari PPATK pusat juga," kata Indri.

Sementara itu, Petugas TKSK Kecamatan Gabus, Aan Santoso, mengonfirmasi banyaknya keluhan warga terkait status desil. Meskipun ada berbagai indikator penilaian, keterlibatan judol menjadi faktor dominan di lapangan.

"Berdasarkan data penerima bansos terjadi penurunan (penerima), walaupun indikator belum tentu sepenuhnya karena perubahan desil. Dari sekian banyak unsur, yang paling dominan adalah pergeseran desil dan indikasi judol," terang Aan.

Baca Juga

Menko PMK Akhirnya Klarifikasi soal Korban Judi Online Peroleh Bansos

Untuk memfasilitasi warga yang merasa tidak terlibat, pemerintah menyediakan mekanisme penyanggahan. KPM terdampak dapat mengajukan klarifikasi melalui prosedur resmi dari Kementerian Sosial.

"Program Sanggah Judol adalah prosedur klarifikasi dan sanggahan bagi penerima bantuan sosial yang bantuannya ditangguhkan atau dinonaktifkan akibat terindikasi terlibat judi online," pungkas Aan.

Editor : Arif F