Respons Temuan BPK, Anggota DPR Usul RDP Bahas Penanganan Perkara di Lembaga Penegak Hukum

JAKARTA, iNewsmuria - DPR RI mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi III untuk mengevaluasi keseriusan penanganan perkara di Kejaksaan, Polri, dan KPK. Usulan ini menyusul temuan BPK-RI atas akuisisi tiga anak perusahaan PT Atlas Resources Tbk oleh PT PLN Batubara yang dinilai tidak prosedural.  

"Temuan BPK soal selisih harga akuisisi yang signifikan adalah alarm serius. Kejaksaan harus transparan dalam menuntaskan kasus berpotensi rugikan negara ratusan miliar ini," tegas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Rizki Faisal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8/2025).  

Baca Juga

Banggar DPRD Grobogan Minta Pemkab Tindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

Rizki juga mendorong KPK untuk mengambil alih penyelidikan jika menemukan indikasi stagnasi atau intervensi di Kejaksaan. "DPR akan gunakan fungsi pengawasan maksimal untuk pastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi," tambahnya.  

Kasus ini bermula dari kerja sama PT Atlas Resources dengan PLN Batubara Investasi untuk akuisisi saham ARII guna pasok batubara ke 7 PLTU di Jawa. Namun BPK menemukan kejanggalan prosedur yang berakibat gagalnya pasokan batubara.  

Pada 2023, Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memanggil Direktur PT Atlas Resources Joko Kus Sulistyoko terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Namun hingga kini proses hukum dinilai berjalan lamban tanpa kejelasan.  

Rizki menegaskan DPR akan terus mendorong percepatan penyelesaian kasus ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. "Kasus sebesar ini tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena melibatkan nama besar," pungkasnya.

Editor : Arif F