DPR Desak Seleksi LPDP Diperketat Buntut Pernyataan Alumni Menyulut Polemik

JAKARTA, iNewsMuria - Polemik pernyataan alumni beasiswa LPDP berinisial DS menjadi sorotan DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera merombak dan memperketat sistem seleksi bagi calon penerima dana pendidikan tersebut.

Langkah ini merupakan reaksi keras atas viralnya ungkapan DS di media sosial yang diduga kuat telah menghina martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Menurut Habib, insiden memalukan ini menjadi sinyal merah bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup untuk menjadi perwakilan intelektual negara.

Baca Juga

Bupati Pati Sudewo Selamat dari Pemakzulan! DPR RI Desak Evaluasi Ketat 6 Bulan

Habib menekankan bahwa proses penyaringan di masa depan wajib melibatkan uji integritas dan nasionalisme yang jauh lebih mendalam serta terukur. "Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP karena pernyataan alumni yang viral itu menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan aturan," tegas Habib di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh LPDP berasal dari uang pajak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Para penerima beasiswa memikul mandat besar untuk kembali dan mengabdikan ilmu mereka demi kemajuan tanah air, bukan justru mencederai nama baik bangsa.

Polemik ini juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran komitmen kontribusi dari pihak keluarga alumni terkait yang menambah panjang daftar evaluasi kementerian. Integritas seorang awardee tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas, melainkan harus terpatri dalam tindakan nyata setelah menyelesaikan masa studi.

Baca Juga

Prabowo Wajibkan Bahasa Portugis di Sekolah, DPR: Uji Coba Dulu di NTT!

DPR kini mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh alumni LPDP yang saat ini tersebar di berbagai belahan dunia. Tujuannya sangat jelas, yakni memastikan bahwa kewajiban untuk berkontribusi bagi Indonesia benar-benar dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

Penegakan aturan yang kaku tanpa pandang bulu menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga marwah program strategis peningkatan kualitas SDM nasional ini. "Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas agar ilmu yang diperoleh benar-benar untuk kemajuan bangsa," lanjut Habib.

Program beasiswa bergengsi ini diharapkan tidak hanya menciptakan individu yang sukses secara personal namun nihil empati terhadap negara asalnya. DPR berharap evaluasi besar-besaran ini mampu melahirkan generasi pemimpin yang kompeten sekaligus memiliki kecintaan mendalam terhadap tanah air.

Editor : Arif F