GROBOGAN,iNewsMuria.id - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Grobogan menggelar Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Hotel 21 Purwodadi, Senin (8/7/2024).
Kegiatan yang dibuka Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menghadirkan dua nara sumber sebagai pengisi materi. Yakni Sekretaris Kesbangpol Grobogan Bambang Siswo dan Ketua PWI Grobogan Agus Dani.
Sementara Komisioner KPU Grobogan bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ngatiman saat mengawali sosialisasi menjelaskan mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Ngatiman, sampai saat ini tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 204 baik untuk pemilihan bupati dan pemilihan gubernur memasuki pemutakhiran data pemilih atau coklit mulai 31 Mei 2024 hingga 23 September 2024.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Selain itu KPU lanjut Ngatiman juga membentuk relawan demokrasi sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Grobogan pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua PWI Grobogan Agus Dani menjelaskan mengenai peran media dalam mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebagai bagian tugas media pers dalam memberikan edukasi ke masyarakat.
"Selain itu media juga berperan menangkal berita-berita hoaks yang bisa memecah belah masyarakat saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024," ujarnya.
Sedangkan Sekretaris Kesbangpol Grobogan Bambang Siswo menjelaskan potensi kerawanan tahapan Pilkada. Seperti saat pendaftaran pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan tahap pengadaan serta distribusi logistik.
Saat dilaksanakan tanya jawab, Ketua MUI Grobogan KH Yasin menyinggung soal money politic. Menurutnya demokrasi bisa berjalan baik manakala pemilih sudah kaya.
"Selama pemilih masih di bawah, maka demokrasi akan sulit berjalan dengan baik. Sehingga praktik money politic muncul di masyarakat," jelas Yasin.
Menurutnya money politic bisa diperangi atau dihilangkan, yakni dimulai dari pemberi atau dari yang di atas. Yakni pasangan calon atau calonnya, karena mereka takut tak terpilih sehingga melakukan praktik tersebut.(*)
Editor : Arif F