Bupati Grobogan Ungkap Nilai Kredit Macet di Perseroda BPR Bank Purwa Artha

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Grobogan mengungkapkan nilai kredit macet yang ada pada Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto, Selasa (2/7/2024) dengan agenda jawaban Bupatu Grobogan atas pemandangan umum fraksi-fraksi.

Baca Juga

Bupati Grobogan Melantik Pejabat Administrator, Pengawasan dan Fungsional, Ini Pesannya

Yakni pemandangan umum atas Raperda Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025.

Menurut Bupati Grobogan, berkaitan dengan penurunan laba pada Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha pada Tahun 2023, karena adanya kenaikan biaya operasional.

"Kenaikan biaya operasional tersebut antara lain biaya bunga tabungan dan deposito; biaya pendidikan serta biaya pemeliharaan gedung," jelas Bupati Sri Sumarni. 

Baca Juga

Bupati Ajukan RAPBD Grobogan 2025 ke DPRD, Pendapatan Daerah Direncanakan Rp2,8 Triliun

Sedangkan mengenai pemandangan umum sejumlah fraksi di DPRD Grobogan mengenai adanya kredit macet, Bupati Grobogan menyebut memang ada kredit macet pada Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Bank Purwa Artha.

"Kredit macet yang ada pada Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha, sampai dengan 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp7.633.143.941," ungkap Bupati Sri Sumarni.

Untuk menangani kredit macet tersebut, lanjut Bupati Grobogan Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha telah melakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan penagihan secara terus menerus.

Baca Juga

Bupati Grobogan Sampaikan Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2024 di Rapat Paripurna DPRD

"Selain itu juga melakukan gugatan sederhana serta membantu menjualkan agunan kredit yang macet," tambah Bupati Grobogan Sri Sumarni.  

Dalam rapat paripurna sebelumnya, Fraksi Demokrat Amanat Berkarya melalui juru bicaranya Lutvi Asnawi mengutarakan mengenai penyertaan modal senilai Rp1 miliar dan kondisi BPR Bank Purwa Arta.

"Fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan kredit macet fihak ketiga berapa jumlahnya," kata Lutvi Asnawi.

Baca Juga

Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS Jadi Enam Kali Dalam Setahun

Selain Fraksi Demokrat Amanat Berkarya, Fraksi PDI Perjuangan juga dalam pemandangan umum terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada BUMD Tahun 2025.

"Mohon penjelasan kredit macet yang ditanggung BPR Purwa Artha saat ini berapa," tanya juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Rimbawanto. (*)

Editor : Arif F