Ditanya Soal Pemberantasan Korupsi, Anies Baswedan: Ikhtiar Harus Terus Dilakukan

SOLO, iNewsMuria.id - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan nomor urut 1 Anies-Imin, menjawab cecaran yang diberikan oleh panelis pakar di Bidang Hukum dan Demokrasi, saat mengikuti Dialog Terbuka Muhammadiyah, di Edutorium KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11).

Pakar di bidang Hukum dan Demokrasi, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anies-Imin. Aidul Fitriciada mengajukan pertanyaan dengan membandingkan tingkat korupsi di Indonesia dengan China.

Baca Juga

Bakorsi Grobogan Siap Jaga Suara Pasangan Anis – Muhaimin di Pemilu 2024

Aidul Fitriciada menyampaikan, data terakhir pada bulan September tentang indeks negara hukum global, Indonesia menempati pada rank 66 dari 142 dengan skor 0.54. Tapi di sisi lain, China dengan peringkat lebih rendah, yaitu rank 97 dari 142 negara yang disurvei.

"Jangan jangan masyarakat kita lebih suka negara yang aman, dibandingkan dengan negara yang bersih?" pikir Mantan Ketua Komisi Yudisial itu.

Menimbang bahwa korupsi di China parah tetapi tingkat ketertiban dan keamanan tinggi. 

Baca Juga

Sebelum Hadiri Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Anies Baswedan Sarapan Bersama Gibran

Lantas Anies Baswedan menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menilai ketika korupsi dibiarkan, mungkin akan menciptakan kenyamanan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. 

"Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif," tegas Capres dari Koalisi Perubahan.

Anies juga mengatakan, jika korupsi dibiarkan, maka efeknya akan langsung ke rakyat. Dalam konteks tersebut, dia mencontohkan jalan raya yang dikorupsi yang pada akhirnya memberikan dampak negatif pada distribusi pangan.

"Kami melihat, bagaimana pun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar pemberantasan harus terus dilakukan," tegas Anies dengan mantap. 

Dia menambahkan bahwa kepemimpinan nasional harus mempunyai nilai, sehingga ketika ada kebijakan yang menyimpang, maka kepemimpinan akan paham kapan harus kembali, termasuk tentang pemerintahan yang bersih. (*)

Editor : Langgeng Widodo