Banyak Media Online Tidak Jelas, Dirjen Informasi Publik : Kita Dorong untuk Verifikasi Dewan Pers

SOLO,iNewsMuria.id-Banyak media tidak jelas, terutama media online, yang berseliweran di masyarakat dengan berbagai berita yang disajikan dan berbagai misi yang diemban.

Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, ada sekitar 4.000 media online yang tercatat, namun dari jumlah itu hanya sekitar 10 persen atau 400 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Baca Juga

Ucapan Hari Pers Nasional dari Wong Solo

Karena itu, pihaknya mendorong pengelola media untuk mengikuti verifikasi Dewan Pers. Menurut Usman, verifikasi Dewan Pers itu sangat penting, terutama saat dihadapkan pada permasalahan dari narasumber.

Ia mengatakan, bagi media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, kalau menghadapi masalah dengan narasumber, maka penyelesainnya melalui Undang Undang Pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers. 

Sementara kalau belum terverifikasi, maka penyelesainnya menggunakan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan atau KUHP. Kalau begitu, persoalannya bisa dikategorikan kriminal atau pencemaran nama baik.

Baca Juga

Ini Pesan 5 Rektor dalam Malam Tirakatan HPN 2023 di Monumen Pers Solo

"Makanya kita mendorong pengelola media untuk verifikasi Dewan Pers agar kalau ada persoalan pemberitaan yang dihadapi diselesaikan dengan undang-undang pers, bukan undang-undang ITE atau KUHP," kata Usman usai membuka pameran foto pada peringatan Hari Pers Nasional /HPN 2023 di Monumen Pers Nasional, Solo, Rabu (1/2/2023).

Namun untuk mengajukan verifikasi ke Dewan Pers, lanjut Usman, hal hal yang bersifat administrasi harus diselesaikan terlebih dulu. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, maka pengajuan verifikasi itu tidak akan dipenuhi.

Persyaratan itu antara lain, punya akte notaris, punya kantor yang jelas, punya karyawan atau wartawan setidaknya sepuluh orang dengan gaji setidaknya 13 kali dalam setahun dengan nominal paling tidak setara dengan UMR.

"Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, mustahil pengajuan verifikasi akan dipenuhi dewan pers. Cukup banyak pengelola media yang mengajukan verifikasi namun karena persyaratan belum lengkap, maka tidak dipenuhi Dewan Pers," kata Usman.

Sementara itu pembukaan pameran foto dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional / HPN 2023 di Monumen Pers Nasional, Solo, Rabu (1/2/2023), berlangsung seru dan dipadati para wartawan dan tamu undangan.

Hadir pula dalam pembukaan itu Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, dan Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul. Pameran foto HPN 2023 bertajuk Festival Pers 2023 selama Februari itu menampilkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2022.

Selain itu, dalam rangkaian HPN 2023, juga digelar talk show tentang pers, pelatihan jurnalistik untuk umum, pelatihan produksi berita dengan handphone dan lainnya.

"Pameran foto berasal dari dokumen pribadi, dokumen Monumen Pers Nasional hingga dokumen media media lainnya. Pemilihan tema kepemimpinan Jokowi merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pers di tanah air," kata Widodo.(*) 

Editor : Langgeng Widodo