SOLO, iNewsMuria.id - Kasus dugaan suap yang terjadi di ajang Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Kota Surakarta makin memanas.
Ini setelah pihak Ketua Tanfidziyah terpilih yakni HM Mashuri enggan menanggapi dugaan yang tengah jadi buah bibir di kalangan warga nahdliyin Kota Solo itu.
Dalam tanggapannya di awal kasus ini mencuat, Mashuri menyebut bahwa pihaknya tidak ingin menaggapi tudingan itu karena semua sudah dipasrahkan ke PBNU dan PWNU.
"Konfercab sudah selesai, yang memimpin PBNU dan PWNU. Kalau ada duga dan praduga, prasangka dari kelompok nggak jelas, nggak akan kami tanggapi. Itu kan hanya prasangka. Kami pasrahkan ke hierarki di atas kami," katanya Mashuri.
Jawaban ini tentu saja membuat Satgas Tim Penjaga Marwah NU sebagai pihak yang mengungkap kasus dugaan suap konfercab, tidak puas.
Muhammad Burhanudin Hilal Adnan atau Gus Burhan selaku ketua satgas tersebut mendesak agar diadakan debat terbuka untuk bisa mengungkap dengan jelas kasus yang terjadi.
"Ayo diadakan Mudzakaroh, diadakan Batsul Masail atas kasus ini, agar didapat suatu fatwa hukum agama yang jelas. Jangan tidak ditanggapi, karena seorang pimpinan apalagi Rois Syuriah dan Ketua NU adalah panutan umat. Jadi harus memberikan contoh yang baik dalam segala hal hukum agama," ungkap Gus Burhan saat bertemu awak media pada Rabu 12 Juni 2024, di sebuah coffeshop di Laweyan, Kota Solo.
"Kalau perlu kami Tim Penjaga Marwah NU mengajak debat terbuka atau Batsul Masail kepada para terduga penyuap dan penerima suap, untuk memperjelas status hukum secara agama kejadian ini. Sehingga tidak dikatakan prasangka. Hal ini sangat penting karena akan menjadi acuan umat. Karena Rois Syuriah dan Ketua MWC NU adalah gambaran teladan pimpinan agama (NU) se kecamatan," lanjut Gus Burhan.
Sebagai ketua satgas Tim Penjaga Marwah NU, Gus Burhan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bisa membersihkan nama baik organisasi dari tindakan yang tidak baik.
Terlebih berbagai bukti telah berhasil dikumpulkan dari proses investigasinya ke beberapa pihak yang diduga menerima suap.
Bahkan dukungan moral juga telah didapatkan dari Ketua SC Panitia Konfercab, KH. Bagyo, yang menurut Gus Burhan sang kyai mengaku kecolongan bila sampai dugaan suap itu benar-benar terjadi.
Karena kalau memang ada praktik suap menyuap, maka hasil dari konfercab itu cacat moral, dan berpengaruh pada kepercayaan publik.
Namun sayangnya KH Bagyo enggan berkomentar saat para awak media mencoba meminta statement darinya. Dia hanya menyarankan untuk menemui KH Sofwan Fauzi, mantan Rois Syuriah periode lalu yang juga pengurus PWNU Jawa Tengah.
"Silahkan minta tanggapan ke Kyai Sofwan saja, saya manut (ikut) dengan pendapat beliau. Karena selama ini kami memang selalu bersama," ujar KH Bagyo.
Dugaan suap itu sendiri muncul setelah adanya pengakuan dari beberapa orang pengurus Majelis Wilayah Cabang (MWC) NU yang diundang dalam sebuah pertemuan di sebuah coffeshop oleh HM Mashuri, pada 6 April 2024.
Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh para Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah MWC NU se-Surakarta, yang bertemu dengan calon Rois Syuriah dan calon incumbent Ketua Tanfidziyah PCNU Surakarta.
"Pada akhir pertemuan, 10 orang yang merupakan pimpinan MWC dan calon Rois Syuriah tersebut menerima bingkisan berupa tas. Pemberi bingkisan tersebut dikabarkan adalah H.M. Mashuri, calon incumbent yang akan diusung kembali pada Konfercab PCNU Surakarta. Dan di dalam tas itu selain ada bingkisan juga diselipkan uang Rp5 juta," ujar Gus Burhan saat bertemu awak media pada Selasa 4 Juni 2024.
Meski sudah terungkap sebelum pelaksanaan Konfercab pada 11 Mei 2024, namun tim satgas belum melakukan tindakan, karena menganggap bahwa acara konfercab berjalan dengan jujur.
Namun situasi akhirnya berubah setelah konfercab usai dan memutuskan pasangan KH Muhtarom dan HM Mashuri sebagai Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Surakarta.
Beberapa pihak lantas mulai menggulirkan isu tentang adanya kasus suap, yang membuat warga nahdliyin Kota Solo mulai resah.
Hingga akhirnya Gus Burhan bersama Tim Penjaga Marwah NU mulai bergerak melakukan investigasi, untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.
"Kami berharap PBNU dan PWNU segera bertindak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hal ini melakukan caretaker karena dengan adanya dugaan risywah ini, maka hasil konfercab ini cacat hukum," tandas Gus Burhan. (*)
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
