GROBOGAN, iNewsMuria.id - Pemkab Grobogan melalui Bappeda menggelar Focus Group Discussion (FGD) berkaitan dengan banjir Grobogan, diikuti pihak terkait di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (5/3/2024).
Menurut Sekda Grobogan Anang Armunanto yang membuka FGD, meski ritme banjir di Kabupaten Grobogan hampir setiap tahun ada, namun pada awal 2024 terjadi banjir besar.
"Untuk itu perlu kita mengetahui apa penyebab banjir sebenarnya, sejauh mana hal itu bisa diantisipasi bagaimana langkahnya sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," jelas Sekda Anang.
Peristiwa banjir pada awal 2024 lanjut Anang, menjadi isu strategis yang bisa kita masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang yang sedang dibahas saat ini.
Memang, sambung Anang, kejadian banjir Grobogan tidak semata-mata menjadi kewenangan Pemkab Grobogan. Sehingga pemkab mengundang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dari Kementerian PU dan BPDAS dari Kementerian LH.
"Sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dan lanjutannya akan mengerucut dan menyimpulkan persoalan dan penyebab banjir," kata Sekda Anang Armunanto.
Sementara Anggraeni Achmad Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pemali Juana, menyoroti kondisi hutan yang banyak beralih fungsi.
Di mana lanjut Anggraeni, kawasan hutan menjadi lahan tanaman jagung karena adanya keinginan menambah pendapatan. Hal ini tentunya berimbas meningkatnya sendimentasi sungai.
Untuk mencegah hal itu terjadi semakin parah maka perlu koordinasi yang baik disamping pembangunan tanggul, sumur resapan, pengelolaan lahan dengan ekohidrolika untuk mencegah tanah terbawa ke sungai saat hujan.
Menurut Sekda Grobogan, kegiatan FGD bukan untuk saling menyalahkan. Namun alih fungsi hutan menjadi lahan tanaman musimen menjadikan air hujan tidak meresap ke tanah namun langsung mengalir dan masuk sungai.
"Apabila daya tampung sungai tidak muat ditambah sendimentasi, maka kekuatan tanggul menjadi pertaruhan. Akibatnya terjadi banjir seperti awal 2024. Untuk itu perlu pembahasan bersama," tambah Sekda Anang. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
