SUKOHARJO, iNewsMuria.id - Kali Jenes yang mengalir dari wilayah Kartasura hingga Grogol Kabupaten Sukoharjo dan bermuara di Bengawan Solo menjadi salah satu sungai yang kerap jadi sorotan saat terjadi banjir di wilayah Solo Raya.
Sebab sungai ini terbilang memiliki bantaran yang padat dengan pemukiman penduduk. Sehingga tak ayal memicu terjadinya sedimentasi serta penyempitan.
Hal ini seperti yang diungkapkan Camat Kartasura, Joko Miranto saat dihubungi awak media pada Kamis 23 Maret 2023.
Menurutnya upaya pemeliharaan Kali Jenes ini tidak bisa maksimal karena keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran serta bibir sungai.
"Sebenarnya pemeliharaan sungai ini wilayahnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Dan kami pernah menyampaikan permasalahan itu. Namun dikatakan untuk melakukan pengerukan sedimentasi itu alat beratnya tidak bisa masuk," ujarnya.
Keberadaan bangunan yang memenuhi sepanjang bantaran dan bibir sungai menyebabkan tidak adanya garis sempadan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk akses alat berat.
"Seharusnya sungai memiliki sempadan yang bisa digunakan sebagai akses untuk masuknya alat berat, saat melakukan pembersihan," imbuh Jojko.
Karena itulah, Joko menyayangkan adanya bangunan yang berdiri di bibir sungai, hingga menyulitkan proses pembersihan.
Terlebih ada kabar bahwa bangunan-bangunan itu bisa memiliki sertifikat, yang memperparah kondisi aliran sungai.
"Saya sendiri tidak paham bagaimana bangunan-bangunan itu banyak yang bersertifikat. Karena itu wilayahnya BBWS. Tentunya mereka yang lebih paham," akunya.
Joko pun mengeluhkan sistem Online Single Submission (OSS), atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana proses perijinan terkadang tidak disertai survai ke lapangan. Sehingga tidak benar-benar tahu kondisi di lapangan, apakah layak didirikan bangunan atau tidak.
"(OSS) Ini program pemerintah pusat. Dan kita di daerah hanya bisa mengikuti. Tapi justru di sinilah kelemahannya. Karena proses pemberian perijinan serinmgkali tidakl disertai survei. Hanya didasarkan pada data peruntukan wilayah saja. Yang mana orang pusat tidak pernah tahu kondisi di lapangan seperti apa," ungkap Joko.
Dan bila sudah berdiri bangunan lalu terjadi banjir, ujung-ujungnya pemerintah wilayah tersebut yang dipersalahkan.
"Akibatnya bila terjadi banjir akibat adanya bangunan industri yang tidak semestinya, kami di wilayah kecamatan yang disalahkan," keluh Joko.
Karena itulah, Joko meminta agar pihak yang berwenang dalam pemeliharaan sungai (BBWS), menjalankan perannya dengan benar. Dalam hal ini melakukan pemeliharaan sungai agar tidak terjadi sedimentasi parah, yang bisa memicu banjir.
"Permasalahan banjir di Solo raya ini penyebab utamanya adalah sedimentasi. Karena itulah kalau rutin dilakukan pembersihan, saya yakin 80 persen permasalahan ini akan teratasi," tandasnya. (*)
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
