Empat SPPG di Grobogan Dihentikan Sementara, Tindak Lanjut Inspeksi Satgas MBG Jateng

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru yang tegas. 

Sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Grobogan terpaksa dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu akibat ditemukan ketidaksesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca Juga

Koordinator SPPG : Wilayah Distribusi MBG di Grobogan Sudah Diatur Tak Ada Saling Serobot

Keputusan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi MBG yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Grobogan sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Sugeng Prasetyo, di ruang rapat Wakil Bupati pada Rabu (13/5/2026).

Penghentian operasional ini merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan beberapa poin krusial yang melanggar ketentuan, di antaranya, masalah sanitasi, ketidaksesuaian pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Baca Juga

Cegah Kasus Keracunan MBG, SPPG di Grobogan Diminta Ikut Pelatihan Penjamah Makanan Dan Urus SLHS

Kemudian terkati fasilitas dapur, yakni kondisi fisik dapur yang tidak memenuhi standar. Ketidakpatuhan dalam proses pengolahan makanan harian.

Data mengejutkan juga dipaparkan dalam rakor tersebut, selain empat SPPG yang ditutup, terdapat 77 SPPG lainnya yang tercatat belum memenuhi ketentuan IPAL secara sempurna.

"MBG adalah program jangka panjang yang menyangkut kualitas generasi masa depan. Kita tidak boleh main-main dengan standar higienitas. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi," tegas Sugeng Prasetyo.

Wabup Sugeng juga menyoroti meningkatnya tren aduan masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. 

Sugeng menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus melakukan penyempurnaan agar program tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG bersifat sangat dinamis.

Hal itu terkait sebaran penerima manfaat yang luas, perbedaan karakteristik di tiap kecamatan. Untuk itu dibutuhkan konsistensi laporan rutin untuk deteksi dini kendala lapangan.

Hingga Mei 2026, berikut adalah profil kesiapan SPPG di Kabupaten Grobogan. Ada 174 SPPG yang telah memiliki kepala atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Saat ini sudah ada 160 SPPG yang beroperasi, tujuh SPPG diantaranya telah mampu mengelola sampah secara mandiri berdasar data yang disampaikan DLH Grobogan.

Rakor SPPG ini dihadiri mulai dari Korwil BGN, Satgas Kecamatan, Kodim 0717 Grobogan, Polres Grobogan, Kejaksaan Negeri, hingga perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

DLH melaporkan bahwa sistem pengelolaan sampah di tiap titik memiliki tingkat kesiapan yang beragam, namun koordinasi akan terus diperketat agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan sekitar. (*)

Editor : Arif F