Bupati Grobogan Ajukan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ini Tujuannya

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Bupati Grobogan Setyo Hadi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke DPRD Grobogan, Rabu (17/12/2025).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani, Bupati Setyo Hadi menyampaikan penjelasan tujuan dari pengajuan Raperda tersebut.

Baca Juga

Penyertaan Modal Senilai Rp5,2 Miliar dari Pemkab Grobogan untuk Empat BUMD Disetujui DPRD

Menurut Bupati Grobogan, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan sejumlah tujuan.

Yakni, lanjut Bupati, untuk mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan.

Kemudian mencegah berkembangnya Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh baru; dan meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Baca Juga

Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029 Sebesar Rp60 Miliar Disetujui DPRD Grobogan

"Hal itu dalam rangka mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan," jelas Bupati Grobogan Setyo Hadi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka menurut Bupati Grobogan, dalam rancangan peraturan daerah ini, antara lain diatur bahwa penyelenggaraan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Selain itu penyelenggaraan perumahan sambungnya, dilakukan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 

Baca Juga

Bupati Grobogan Jelaskan Upaya Atasi Defisit di Raperda Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna DPRD

"Adapun penyelenggaraan perumahan tersebut dilakukan melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian," ujar Bupati Grobogan.

Sedangkan penyelenggaraan kawasan permukiman lanjut Bupati, dilaksanakan sesuai dengan,arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. 

Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut dikatakan Bupati Grobogan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.

Baca Juga

Bupati Grobogan Jelaskan Raperda Dana Candangan Untuk Biaya Pemilihan Bupati dan Wabup 2029 di DPRD

"Sebagai amanat dari konstitusi, tentunya hak untuk bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi tanggungjawab dari Pemerintah termasuk Pemkab Grobogan untuk memenuhinya," tandas Bupati.(*)

Editor : Arif F