Anies Baswedan Singgung Pemerintahan Prabowo: Integritas Nol, Jabatan Dibagi Berdasarkan Koneksi!

SEMARANG, iNewsMuria - Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya mengabaikan prinsip integritas dan meritokrasi dalam pengelolaan birokrasi. Menurut dia, jabatan publik kini lebih ditentukan oleh kedekatan politik ketimbang kompetensi.

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi,” tegas Anies dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025). 

Baca Juga

Respons Ganjar soal PDIP Bakal Usung Anies di Pilkada Jakarta

Menurut Anies, pemerintahan saat ini terlalu berfokus pada politik jangka pendek, mengorbankan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai sistem yang dibangun tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Integritas menjadi kata kunci yang ditekankan Anies sebagai solusi untuk memperbaiki birokrasi yang rapuh. “Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu adalah keseharian dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan,” ujarnya.

Anies juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam aktivitas ekonomi nasional, yang memperparah buruknya tata kelola. Ia menyebut fenomena *underground economy* sebagai masalah besar, dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau dilaporkan secara resmi.

Baca Juga

Disindir Anies Soal Pupuk, Ini Jawaban Ganjar dan Bupati Grobogan

“Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua: satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” ungkap Anies dalam acara tersebut. 

Ia memperkirakan seperempat aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat, merugikan potensi pendapatan negara yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Anies menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi yang buruk ini dapat diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang lebih ketat. “Kalau saja ini dikoreksi, yang melanggar hukum ditegakkan hukumnya, yang tidak melaporkan dikejar supaya lapor, bayangkan betapa besar penambahan pada catatan ekonomi kita,” katanya, menekankan pentingnya transparansi.
 

Editor : Arif F