Pengembang Dukung Program 3 Juta Rumah, Bagaimana dengan Perbankan?

SOLO,iNewsMuria.id-"Saya yakin sekali pengembang siap mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah hingga 3 juta unit. Berapa pun rumah yang dibutuhkan akan kita bangun. Jangan khawatir, di sini ada REI, Apersi, Apernas, dan Himpera."
Pernyataan itu wakil ketua DPD REI Jawa Tengah Bambang Sriyanto dalam acara SMG Economic Insight Series bertajuk “Merdeka Finansial dan Liku-Liku Menuju 3 Juta Rumah” yang digelar di Radya Litera Griya, Kamis (28/8/2025).
"Pertanyaannya, bagaimana dengan perbankan? Meski sudah tersedia unit rumahnya, namun selama ini masyarakat kesulitan mengajukan KPR karena persyaratan yang begitu njlimet dari perbankan," tandas Bambang.
Sementara itu dalam paparan sebelumnya, Regional Consumer Banking Head BRI Yogyakarta, Fahmi Rahendas, menyampaikan jika melihat dari target yang ditetapkan pemerintah sebelumnya, target pada pemerintahan saat ini memang lebih besar.
Namun jika melihat backlog rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah sekitar 83%, tentunya perlu target yang lebih besar.
“Mau tidak mau tentunya harus bisa mewujudkan visi ini, 3 juta rumah. Sebab kalau tidak ya semakin lama akan semakin besar backlog yang ada di Indonesia. Kami dari BRI juga sangat ingin untuk support program-program pemerintah untuk menuntaskan ini semua,” kata dia dalam acara yang didukung oleh BRI dan Bank Jateng dan BTN tersebut.
Untuk mendukung hal itu saat ini BRI telah memiliki sejumlah produk. Baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga untuk nasabah prioritas. Dengan semakin beragamnya produk tersebut diharapkan masyarakat bisa memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk bisa memiliki rumah.
Disebutkan saat ini jangkauan BRI terhadap pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman khususnya KPR bersubsidi, telah dibuka seluas-luasnya.
“Kami juga tidak hanya membuka fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan rumah, pengembang juga kami berikan. Supaya orang yang berminat dan stok rumahnya juga cukup, baik itu di perdesaan maupun di perkotaan,” kata dia.
Regional Office Head Bank BTN Wilayah Jateng DIY, Fitri Novianty Ratna Kusuma, juga mengatakan dari 350.000 unit kuota subsidi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2025 ini, BTN mengambil porsi sebesar 70%, atau kurang lebih 220.000 unit di tahun 2025 ini.
“Kami sudah menyerap kurang lebih 60%-70% seluruh Indonesia dari total kuota yang diberikan kepada BTN. Program-program yang kami lakukan memang kami selama ini selalu jadi leader untuk KPR subsidi,” kata dia.
Dia menyampaikan di tahun ini total yang telah tersalurkan ada sekitar 130.000 unit. Diharapkan porsi 220.000 tersebut dapat terserap semua. Dia mengatakan saat ini BTN selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil KPR terutama KPR subsidi.
Direktur Operasi Pemanfaatan merangkap Plt. Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Muhammad Nauval Al - Ammari, mengatakan dengan UU No. 4 tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang dikelola oleh BP Tapera, salah satu tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau.
“Jadi saya kira itu peran daripada BP Tapera, sesuai dengan aturan yang ada,” kata dia. Selain itu BP Tapera juga berupaya memudahkan MBR dalam mendapatkan akses pembiayaan, salah satunya melalui aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Selain itu menyiapkan program cicilan murah untuk MBR.
Sementara itu Kepala Badan Advokasi DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo, mengatakan tidak ada masalah bagi developer dalam pengadaan rumah. Baik ketika target itu 3 juta atau lebih. Menurutnya hal yang lebih penting diperhatikan adalah mengenai keakuratan data kebutuhan rumah tersebut. Jika disebutkan target 3 juta yang terdiri dari 1 juta untuk perkotaan, 1 juta untuk pedesaan dan 1 juta untuk pesisir, hal itu hanya secara umum.
“Kita selalu menyebut ada backlog untuk rumah. Tapi ada kebutuhan untuk anak Gen Z dan sebagainya. Tapi kita tidak ada data. Seharusnya dari Kementerian itu melakukan riset untuk database by address, by name, siapa saja sebenarnya yang membutuhkan rumah, jangan hanya tebak-tebakan” kata dia.(*)
Editor : Arif F