Ini 4 Hal Yang Diawasi Bawaslu Grobogan dalam Pembentukan Pantarlih Pilkada 2024

GROBOGAN,iNewsMuria.id – KPU Grobogan hingga Sabtu (15/6/2024) masih membuka pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran di Sekretariat PPS Desa/Kelurahan.

Untuk itu Bawaslu Grobogan menginstruksikan jajaran pengawas tingkat desa dan kelurahan untuk mengawasi proses rekrutmen Pantarlih di tingkat desa/kelurahan.

Baca Juga

FLP Grobogan Soroti Banyaknya Alat Peraga Kampanye Pemilihan 2024 Langgar Regulasi

Menurut Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti, peran Pantarlih dalam Pilkada 2024 sangatlah penting. Karena hasil kerja mereka akan berpengaruh pada keakuratan data pemilih.

“Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang membutuhkan kecermatan. Untuk itu Bawaslu minta kepada para pengawas untuk cermat mengawasi tahapan itu,” jelas Fitria.

Adapun persyaratan menjadi Pantarlih mendasarkan pada Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub Wagub, Bupati Wabupm, Walikota dan Wawalkot.

Baca Juga

Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye, Tim Pemenangan Batur Siap Jelaskan ke Bawaslu Grobogan

Persyaratannya, yakni  WNI,  berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja; mampu jasmani dan rohani. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Kemudian tidak menjadi anggota partai politik atau tidak  menjadi tim kampanye atau pemenangan  peserta Pemilu atau pemilihan pada  penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan  terakhir

Sesuai instruksi Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Grobogan mengatakan ada 4 hal yang menjadi fokus pengawasan dalam pembentukan Pantarlih untuk Pilkada 2024. 

Baca Juga

Bawaslu Grobogan Menulis Buku SDM Tentang Kerja Pengawasan Selama Pemilu 2024

Yaitu ketaatan prosedur dalam pembentukan Pantarlih, keterpenuhan persyaratan, keterpenuhan kuota dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

Pentingnya pengawasan dalam pembentukan Pantarlih, menurut Fitira karena bisa memunculkan kerawanan. Seperti masalah usia, domisili calon pantarlih, berasal dari latar belakang yang dilarang.

Calon pantarlih tidak membuat surat pernyataan, Pantarlih yang dinyatakan lolos tidak diberikan Bimtek oleh PPS sebelum bertugas. Kemudian dalam hal mampu jasmani dan rohani, potensi kerawanan memiliki penyakit bawaan.

Baca Juga

Rapat Rekapitulasi, Bawaslu Ingatkan KPU Grobogan Soal Sampul Kertas Tersegel

Lalu PPS tidak di kantor dalam masa pendaftaran Pantarlih; jumlah Pantarlih tidak sesuai ketentuan, misalnya dalam 1 TPS yang pemilihnya lebih dari 400 pemilih, tidak tersedia 2 Pantarlih. 

“Untuk itu Bawaslu Grobogan menginstruksikan jajaran pengawas untuk menjalankan strategi pencegahan dan pengawasan. Sehingga kerawanan dalam pembentukan Pantarlih bisa dicegah,” tambah Fitria. (*)

Editor : Arif F