SOLO, iNewsMuria.id - Program Makan Bergizi Gratis kini memasuki babak baru sebagai salah satu kebijakan nasional paling ambisius yang pernah dijalankan Indonesia.
Dengan target manfaat mencapai 82,6 juta penerima setiap hari, program ini bukan hanya monumental dalam skala, tetapi juga strategis bagi pembangunan manusia Indonesia.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D, menegaskan bahwa lembaganya telah terlibat sejak awal dan memandang program ini sebagai tanggung jawab mulia untuk masa depan bangsa.
“Kita sudah berinisiatif dari awal untuk mendukung secara maksimal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena program ini sangat strategis, sangat mulia untuk negeri kita,” ujarnya usai memberikan kuliah umum mengenai Perkembangan Herbal Medicine di Indonesia, yang digelar Fakultas Kedokteran UNS, Jumat 5 Desember 2025.
Prof. Taruna menggambarkan betapa besarnya skala kerja yang tengah dihadapi Indonesia. Menurutnya, belum ada satu negara pun di dunia yang menjalankan program penyediaan makanan harian secara masif seperti ini.
Kini, dukungan terhadap kebijakan Presiden tersebut semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 sebagai landasan hukum resmi pelaksanaannya.
Perpres ini memberi tujuh mandat besar kepada BPOM, bahkan lebih komprehensif dibanding kerangka sebelumnya yang hanya berupa MoU.
Pengawasan menjadi tugas utama yang harus dijalankan, disertai mandat edukasi kepada masyarakat mengenai Sistem Pengelolaan Pangan Gizi dan Energi yang kini menggunakan nomenklatur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), keamanan pangan, hingga ketahanan pangan.
Peran pencegahan juga ditekankan melalui mediasi risiko, berlandaskan prinsip bahwa mencegah jauh lebih baik daripada menangani kasus keracunan yang sudah terjadi.
Dalam aspek standar kebersihan, BPOM memiliki kewenangan rekognisi seluruh dapur SPPG di Indonesia.
Sebelum mendapat sertifikasi dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan, dapur-dapur ini harus lebih dulu memperoleh rekognisi BPOM, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Bila terjadi insiden, BPOM juga memiliki mandat investigasi untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga.
Tantangan pengawasan tentu tidak ringan. Ada sekitar 30.000 lokasi SPPG di seluruh Indonesia yang harus dipantau.
Dengan keterbatasan sumber daya, BPOM menerapkan sistem surveilans berbasis mitigasi risiko.
Dua fokus dikedepankan dalam hal ini, yaitu daerah dengan riwayat keracunan, serta komoditas pangan berisiko tinggi.
Misalnya, ketika program mengutamakan bahan pangan lokal, mitigasi lebih diperketat untuk produk seperti seafood atau ikan dengan potensi histamin tinggi.
Secara keseluruhan, Perpres 115/2025 menegaskan bahwa BPOM tidak hanya mendampingi, tetapi benar-benar memperkuat seluruh proses demi keberhasilan program.
Prof. Taruna memastikan bahwa seluruh pengalaman masa lalu akan dijadikan pijakan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik.
“Tujuannya adalah memastikan semua produk makanan, minuman yang sampai ke anak-anak kita itu lebih aman, sesuai standar kualitas,” tegasnya.
Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi erat bersama Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah daerah.
Sebelum memberikan kuliah umum di UNS, Prof. Taruna Ikrar juga menyempatkan diri berkunjung ke obyek wisata Kalipepeland untuk bertemu pengusaha kuliner Puspo Wardoyo.
Selain hubungan pribadi yang sudah terjalin lama, pertemuan tersebut juga diduga berkaitan dengan kiprah Puspo dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Puspo Wardoyo diketahui mengelola beberapa SPPG di wilayah Solo Raya, sehingga menjadi salah satu pelaku strategis dalam mendukung penyediaan makanan bergizi harian bagi anak-anak di daerah tersebut.
“Beliau ini teman, sahabat saya dan pasien saya. Jadi saya datang sebagai sahabat untuk silaturahmi. Dan saya melihat luar biasa usaha beliau, berkembang terus,” ujarnya saat ditanya terkait pertemuan itu. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
