KUDUS,iNewsMuria.id-Universitas Muria Kudus (UMK) menerjunkan 1.910 mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik. Mereka dilepas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Rektor UMK Prof Dr Darsono dalam acara seremonial di kampus setempat, Selasa (22/7/2025).
Hadir dalam kesempatan itu wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, para pejabat Forkompinda Kudus para pejabat universitas, serta tamu undangan lainnya. Para mahasiswa KKN itu akan melakukan pengabdian masyarakat di 132 desa di 9 kecamatan Kabupaten Kudus selama 40 hari.
Rektor UMK Prof Darsono mengatakan, tema KKN UMK selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. KKN tahun sebelumnya mengangkat isu stunting. Tahun ini fokusnya RTLH, karena memang itu yang saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah provinsi.
"Kami berharap KKN ini dapat memberi dampak nyata di masyarakat dan menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kudus," kata rektor.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Rektor UMK Prof Darsono dan Wakil Bupati Kudus Belinda Putri.
Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai ujung tombak dalam pendataan dan verifikasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam kesempatan itu, gubernur meminta mahasiswa untuk benar-benar terjun ke lapangan dan melakukan validasi secara langsung agar bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat tepat sasaran.
“Saya titip pesan pada para mahasiswa agar benar-benar terjun ke masyarakat, melakukan wawancara dan validasi, mengeksplorasi kebutuhan masyarakat supaya pemerintah bisa membantu,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat desa menjadi bagian penting dari proses pengumpulan data yang akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia bahkan mengibaratkan mahasiswa KKN itu “KPK”-nya pendataan RTLH, yang harus jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
Gubernur mengatakan, data yang dikumpulkan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam menuntaskan target 1.332.000 rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. "Pengumpulan data yang akurat akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal sandang, pangan, papan, serta kesehatan dan pendidikan."(*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
