Abraham Samad, Roy Suryo, Said Didu, Eros Djarot, Kumpul di Solo Tak Jauh dari Rumah Jokowi, Ada Apa

SOLO,iNEWSMURIA.ID-Para pendekar demokrasi dan anti korupsi, seperti Abraham Samad, Roy Suryo, Said Didu, Eros Djarot, Anthony Budiawan, dan Lukas Luwarso berkumpul di Solo, tak jauh dari rumah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam diskusi bertajuk "Jokowi, Korupsi, dan Masa Depan Indonesia" itu para aktivis sepakat menjadikan Kota Solo sebagai awal pergerakan untuk menjadikan Indonesia lebih terang, lebih berbudaya, lebih adil, dan bermartabat.

"Solo adalah episentrum bangsa ini, yakni episentrum kegelapan. Kegelapan bangsa ini bermula dari Solo. Nah, mari terangkan Indonesia mulai dari Solo ini," cetus budayawan Eros Djarot yang disambut teriakan "Adili Jokowi" para peserta.

Dalam diskusi "Evaluasi dan Masa Depan Hukum dan Demokrasi" yang dimoderatori Lukas Luwarso itu para narasumber sepakat bahwa kehidupan demokrasi dan tatanan hukum di Indonesia harus dibenahi, karena tatanannya sudah dirusak Jokowi.

Di Era Jokowi, menurut Director Political, Economy, dan Policy Studies Anthony Budiawan, hukum dijadikan sarana transaksional, sandra, dan untuk mengancam. "Kebijakan atau regulasi yang dibuat untuk kepentingan dirinya, kroninya, dan keluarganya," kata dia.

Sebagai pembicara kedua, Ketua KPK 2011-2015 Dr Abraham Samad lebih banyak menguraikan akar permasalahan korupsi di Indonesia. Menurut dia, ada tujuh penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Oligarki yang merupakan warisan orde baru.
2. Desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah.
3. Penegakan hukum yang lemah dan tidak independen.
4. Kualitas regulasi dan birokrasi yang buruk.
5. Kutukan sumber daya alam.
6. Pendapatan dan gaji PNS/ASN yang rendah.
7. Pergeseran nilai-nilai sosial.

"Berdasar riset internasional salah satu akar masalah korupsi di Indonesia adalah kutukan sumber daya alam," kata Abraham Samad memberi ilustrasi.

Penjelasannya seperti ini. Dengan sumber daya yang melimpah, para pejabat (politik) itu, berdasarkan riset, biasanya pemburu rente atau mencari keuntungan, termasuk di Indonesia. Pejabatnya, termasuk anggota DPRD, berasal dari orang kaya atau pelaku bisnis.

Kalau pejabat dari pelaku bisnis, maka kebijakan yang diambil tentu saja berdasarkan hitungan bisnis, yaitu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Kebijakan yang diambil sudah pasti tidak prorakyat. Kalau sudah seperti itu masyarakat yang dirugikan.akan miskin.

Karena itu, kata Abraham Samad, persoalan hukum dan demokrasi yang amburadul warisan Jokowi harus diselesaikan. Kalau tidak akan menjadi beban presiden sekarang ini, Pak Prabowo.

Sementara itu, pakar telematika Roy Surya sekaligus mantan Menpora lebih banyak mengupas tentang akun fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wakil presiden. Dalam kesempatan itu,Roy Suryo membuka file fufufafa yang terlihat tabu, saru, kotor, jorok, dan vulgar.***

Editor : Langgeng Widodo