"Kan akses modal bisa didapat dari mana saja, termasuk model koperasi, lembaga pinjaman dan lainnya. Kan jumlahnya banyak, termasuk kemarin yang ramai itu pinjaman online. Kami mencoba menertibkan itudengan cara legalisasi ke OJK. Dan itu ternyata Jateng tertinggi di Indonesia," katanya.
Pengelolaan LKM lanjut Ganjar seiring dengan upaya membantu pelaku usaha kecil UKM. Dengan optimalisasi LKM, maka pelaku UKM bisa mendapat akses modal dengan skema pinjaman yang lebih mudah.
"Termasuk akses modal lain seperti Baznas yang kami kembangkan untuk tidak hanya membantu UKM tapi juga menaikkan kelas UKM. Maka kami ada program UKM virtual ekspo, digitalisasi UKM, kita bantu eksport dan lainnya," ucapnya.
Pengalaman-pengalaman itulah, lanjut Ganjar yang dibagikan pada DPD terkait penyusunan RUU perubahan yang diinisiasi DPD. Ia berharap, pengalaman Jateng dalam optimalisasi LKM dan peruntukannya bagi UKM bisa menginspirasi.
"Ya, meskipun belum sempurna, tapi kita coba bagikan pengalaman kami pada kawan-kawan DPD," tukasnya.
Editor : Achmad Fakhrudin
Artikel Terkait
