UMK Grobogan 2027 Diusulkan Naik Hingga Rp 208 Ribu, Pertimbangkan Kebutuhan Hidup Pekerja
GROBOGAN,iNewsMuria.id - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan untuk tahun 2027 diusulkan naik hingga Rp 208.009 mengacu pada aturan pengupahan terbaru.
Jika usulan tertinggi ini disetujui, besaran upah minimum Grobogan tahun depan akan menjadi Rp2.607.195, atau naik 8,67 persen dari UMK saat ini yang berada di angka Rp2.399.186.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan, Teguh Harjokusumo, menyampaikan bahwa angka tersebut telah dibahas bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Grobogan dalam sidang pleno.
Pembahasan kenaikan UMK Grobogan ini lanjutnya, melibatkan berbagai pihak dengan menimbang kondisi ekonomi, kebutuhan hidup pekerja, serta daya tahan perusahaan.
"Untuk usulan dari kami, menggunakan alfa 1 dengan besaran UMK Rp 2.607.195. Salah satu pertimbangannya untuk memperkecil kesenjangan upah dengan kabupaten tetangga," kata Teguh, Sabtu (21/11/2026).
Penghitungan kenaikan UMK 2027 mengacu pada aturan pengupahan terbaru yang menggabungkan data inflasi sebesar 3,18 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,49 persen, lalu dikalikan dengan indeks tertentu atau nilai alfa (berkisar antara 0,5 hingga 1).
Berdasarkan simulasi tersebut, muncul beberapa pilihan angka UMK 2027:
Alfa 0,5: UMK menjadi Rp 2.541.338 (naik Rp 142.152)
Alfa 0,7: UMK menjadi Rp 2.567.681 (naik Rp 168.495)
Alfa 0,8: UMK menjadi Rp 2.580.852 (naik Rp 181.666)
Alfa 1,0: UMK menjadi Rp 2.607.195 (naik Rp 208.009)
Dalam rapat pleno, masing-masing unsur membawa sudut pandang yang berbeda. Dari pihak pengusaha (APINDO), Edy Joko Susilo dan Djoko Agus S. mengusulkan penggunaan alfa 0,7 (Rp 2.567.681).
Sementara itu, Sri Wigati mengusulkan alfa 0,8 (Rp 2.580.852) agar kenaikan tetap sejalan dengan kemampuan finansial dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, perwakilan serikat pekerja yang terdiri dari Agung Sunhaji, Sufianto, dan Nuriman mendorong angka yang lebih tinggi, yakni Rp 3.436.757 sesuai hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut mereka, selisih upah dengan daerah tetangga masih terlalu lebar dan memengaruhi minat tenaga kerja untuk bertahan di daerah sendiri.
Perwakilan akademisi dari Universitas An Nuur, Sri Martono menyampaikan, pentingnya memperhitungkan dinamika industri di Grobogan bagian barat berdekatan dengan kawasan industri di Kabupaten Demak.
Seluruh hasil pembahasan Dewan Pengupahan ini selanjutnya akan diserahkan sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk diputuskan.
Adapun pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Grobogan baru akan digelar setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Tengah.
Editor: Arif F