Posisi Wapres Kosong, Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

JAKARTA, iNewsMuria.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dilakukan saat Gibran bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ahmad Muzani mengatakan pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, Gibran secara langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga

Eksekusi Putusan MA, Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, dikutip iNews.id. 

Penyerahan dokumen tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah kabar pengunduran diri Gibran mencuat sejak Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari posisi orang nomor dua di Indonesia. Saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut pada Rabu, Budi Arie menjawab singkat, "Betul."

Baca Juga

Budi Arie: Gibran Mundur, Sudah Ajukan Surat ke Prabowo

Keputusan Gibran mundur muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian setelah berkembangnya dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan, termasuk agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," kata Gibran saat menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan tetap akan menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.

Baca Juga

Tekanan Politik DPR Menguat, 50 Anggota Dewan Dorong Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

Di sisi lain, dinamika politik di DPR juga mengiringi keputusan Gibran tersebut. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyeret Wakil Presiden tersebut.

Penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR menjadi tahapan penting dalam perkembangan status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. MPR selanjutnya akan membahas tindak lanjut dokumen tersebut sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
 

Editor: Arif F