Tekanan Politik DPR Menguat, 50 Anggota Dewan Dorong Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

JAKARTA, iNewsMuria.id — Niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka di tengah gelombang tekanan politik yang semakin deras di DPR RI. Eskalasi politik di parlemen mencapai puncaknya setelah puluhan wakil rakyat mulai menggulirkan mekanisme pengawasan tertinggi konstitusi.

Sebanyak 50 anggota dewan yang mewakili enam fraksi di parlemen dilaporkan telah resmi menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung terkait status dokumen pendidikan Gibran.

Baca Juga

Istana Tepis Isu Penolakan Pengunduran Diri Wapres, Prabowo Beri Saran ke Gibran 

Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat yang diatur dalam UU MD3 memfasilitasi pengusutan atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhinya syarat pimpinan negara. Penggalangan dukungan di internal dewan diperkirakan bakal terus bertambah seiring memanasnya polemik di publik.

Aksi simbolis dukungan pemakzulan bahkan sempat diwarnai pengangkatan poster aspirasi oleh salah satu anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo. Ia membentangkan tulisan bernada desakan agar pengunduran diri dilakukan sebelum proses pemakzulan bergulir resmi.

Yanuar mengonfirmasi bahwa tindakan membentangkan poster di ruang sidang utama merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka. Langkah mandiri tersebut diambil akibat terbatasnya ruang interupsi saat pelaksanaan sidang paripurna berlangsung.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat," kata Yanuar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia mengklaim telah mendaftarkan diri sebagai anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang membubuhkan tanda tangan persetujuan HMP. Dorongan resmi dari fraksi-fraksi ini berpotensi mengubah konstelasi politik nasional secara signifikan.

Langkah politik DPR ini bergulir selaras dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran. Keputusan lembaga peradilan tertinggi itu dinilai memberikan legitimasi kuat bagi parlemen untuk bertindak.

Di sisi lain, Istana Kepresidenan membenarkan bahwa permohonan pengunduran diri telah disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pertemuan empat mata tersebut berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa pagi.

Kendati desakan politik di parlemen kian menguat, Gibran berencana membawa sengketa kelulusannya ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Upaya pembuktian mandiri di meja hijau dipandang sebagai langkah konstitusional untuk membela hak-hak hukumnya.
 

Editor: Arif F