Istana Tepis Isu Penolakan Pengunduran Diri Wapres, Prabowo Beri Saran ke Gibran 

JAKARTA, iNewsMuria.id — Pihak Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menolak keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri. Isu penolakan tersebut diluruskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menerima niat pengunduran diri yang disampaikan Wapres saat diskusi di Istana, Presiden Prabowo justru merespons situasi tersebut secara tenang dengan memberikan sejumlah masukan. Pertemuan intensif dua pimpinan negara itu berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Baca Juga

Soal Isu Tak Disalami Gibran, AHY: Nggak Ada Masalah!

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa narasi penolakan oleh Presiden atas niat mundur Gibran adalah informasi yang kurang tepat. Ia memastikan bahwa pembicaraan antara kedua tokoh bangsa tersebut berlangsung cair serta diisi dengan saling bertukar saran.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip iNews.id, Selasa (10/11). 

Penjelasan ini sekaligus meluruskan isu soal adanya benturan sikap di tingkatan pimpinan tertinggi eksekutif.
Prasetyo menerangkan bahwa dalam dinamika pembicaraan tersebut, Gibran juga menyampaikan permohonan untuk membuktikan keabsahan seluruh dokumen pendidikannya. 

Langkah ini diambil menyusul adanya dinamika hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Pembuktian keabsahan ijazah tersebut rencananya akan ditempuh secara resmi melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Opsi peradilan tata usaha dinilai menjadi wadah paling objektif untuk menguji seluruh bukti dokumen yang dimiliki secara sah.

"Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," lanjut Prasetyo. 

Sebelumnya, niat mundur yang diutarakan Gibran sempat memicu polemik masif di ruang publik dan ranah politik nasional. Keputusan untuk menguji keabsahan dokumen di peradilan diharapkan mampu menyajikan fakta hukum yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga

Suara Pemakzulan Gibran Kian Santer, Begini Respons Jokowi

Melalui dorongan jalur PTUN ini, penanganan tuduhan serta dinamika pascaputusan MK dan MA diharapkan menemukan titik terang secara konstitusional. 

Editor: Arif F