Budi Arie: Gibran Mundur, Sudah Ajukan Surat ke Prabowo

JAKARTA, iNewsMuria.id - Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran berencana mengumumkan pengunduran dirinya setelah sebelumnya menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat yang membenarkan informasi pengunduran diri Gibran. "Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip iNews.id, Rabu (11/11/2026).

Meski demikian, hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada pengumuman resmi langsung dari Gibran mengenai keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan maupun waktu pelaksanaan pengunduran diri tersebut.

Situasi di sekitar rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, dilaporkan relatif sepi. Gerbang kediaman terlihat tertutup dan seorang petugas keamanan berjaga di depan lokasi, sementara tidak tampak aktivitas kendaraan keluar masuk.

Kabar tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan jumlah anggota dewan yang mengajukan hak tersebut berdasarkan dokumen yang telah diterima pimpinan DPR. Usulan itu selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

"Total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi," ujar Saan. Dukungan tersebut berasal dari anggota PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan jabatan Wakil Presiden yang dipersoalkan para pengusul. Langkah politik tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 mengenai hak DPR menyampaikan pendapat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di tengah perkembangan tersebut, masyarakat masih menantikan pernyataan langsung Gibran mengenai kabar pengunduran dirinya. 

Editor: Arif F