Bawaslu Grobogan Panggil Tiga Kades Terkait Dugaan Kampanye Terselubung di Klambu

GROBOGAN,iNewsMuria.id –  Bawaslu Grobogan mulai melakukan penelusuran dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Caleg DPR RI yang juga anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra.

Namun dari tiga orang kades yang dipanggil Bawaslu Grobogan terkait dugaan kampanye oleh Caleg DPR RI atas nama Sudewo, baru dua orang yang memenuhi panggilan pada Senin (22/1/2023).

Baca Juga

Rapat Rekapitulasi, Bawaslu Ingatkan KPU Grobogan Soal Sampul Kertas Tersegel

Menurut Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti, dugaan kampanye di Rumah Joglo, Desa Taruman, Kecamatan Klambu tersebut dilakukan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Sudewo saat reses.

“Berdasarkan informasi awal yang didapatkan kami, dalam reses salah satu anggota Komisi V DPR RO di Desa Taruman, Klambu tersebut ada kegiatan kampanye,” jelas Fitria.

Untuk diketahui kegiatan yang digelar di Rumah Joglo, Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Kamis (11/1/2024) itu, dihadiri puluhan kades. 

Baca Juga

Bawaslu Grobogan Bersihkan 23.000 Alat Peraga Kampanye dan Masih Lakukan Penyisiran

Kemudian mendasarkan pada informasi tersebut, lanjut Fitria, Bawaslu Grobogan melakukan penelusuran dengan memanggil tiga orang kades yang hadir untuk dimintai keterangan.

"Kami telah memanggil tiga orang kades untuk dimintai keterangan. Satu orang dari kecamatan Wirosari, satu dari Tanggungharjo dan satu orang dari Tegowanu," ungkapnya.

Nantinya setelah meminta keterangan dari ketiga kades tersebut, Bawaslu Grobogan tambahnya, akan melakukan kajian terkait ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam kegiatan reses Anggota Komisi V DPR RI di Klambu.

Baca Juga

Jelang Coblosan Pemilu 2024, Bawaslu Grobogan Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Apabila terdapat unsur pelanggaran dalam kegiatan tersebut, maka sambung Fitria  hal itu akan dijadikan sebagai temuan untuk kemudian dibahas di Sentra Gakkumdu.

"Apabila nantinya informasi yang diperoleh belum cukup, kami masih akan melakukan penelusuran lagi. Selanjutnya kami kaji, apakah ada unsur pelanggaran atau tidak dari kegiatan itu," kata Fitria. (*)

Editor : Arif F