Akan Merangkul Semua Pihak yang Berkonflik, Begini Aturan yang Ditetapkan Keraton Surakarta

SOLO, iNewsMuria.id - Pertemuan Ketua Lembaga Dewan Adat keraton Surakarta Hadiningrat, GKR Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng dengan Sinuhun Paku Buwono XIII, menjadi momentum terciptanya perdamaian di Keraton Surakarta Hadiningrat.

Karena itu, Gusti Moeng pun segera menyusun serangkaian rencana untuk keraton ke depan, termasuk berbagai agenda kegiatan yang akan digelar.

Baca Juga

Gelar Wilujengan Adeging Nagari, Keraton Surakarta Apresiasi Dukungan dari Berbagai Pihak

Agenda terdekat yang disebutkan adalah upacara Tingalan Jumenengan Sinuhun PB XIII, yang rencananya akan digelar pada Februari mendatang.

Sementara terkait reorganisasi pengageng atau bebadan di dalam tubuh keraton, adik Sinuhun PB XIII ini menyebut hanya akan menambahkan guna mengisi beberapa kursi yang kosong.

"Kalau penyusunan ulang tidak ada. Jadi hanya menambah beberapa untuk mengisi yang kosong. Karena kita tahu ada beberapa gusti yang sudah seda (wafat, red) sehingga jabatannya kosong," jelasnya saat ditemui di dalam keraton pada Rabu 4 Januari 2023 siang.

Baca Juga

Banyak Dihadiri Tamu Istimewa, Tingalan Jumenengan Sinuhun PB XIII ke-20 Berjalan Lancar

Gusti Moeng juga menjelaskan bahwa dirinya akan tetap mengisi jabatan Pengageng Sasana Wilapa, yang memiliki tugas mengurusi administrasi serta hubungan dengan pihak luar keraton.

"Selama ini kan posisi saya sebagai Pengageng Sasana Wilapa. Jadi ya nanti akan tetap di posisi itu," lanjutnya.

Pembicaraan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan ditempuh rencananya akan kembali dijalin dengan pihak Sinuhun....

Baca Juga

Masalah di Keraton Solo Makin Rumit, Gusti Puger Siap Gantikan Sinuhun dengan Gelar Paku Buwono XIV

Sebab dengan pembahasan tersebut, nantinya diharapkan keraton bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala.

Disebutkan oleh Gurti Moeng bahwa hal yang perlu ditegaskan adalah terkait hak dan kewajiban Sinuhun dan semua pihak yang ada di dalam keraton.

Karena sudah tidak ada sekat lagi jadi nanti kita akan bicara terkait apa kewajiban saya, serta apa tugas dan kewajiban Sinuhun. Yang tentu semuanya dikembalikan ke aturan adat," tandasnya.

Maka dari itu, nantinya semua kerabat akan dirangkul untuk bersama-sama membangun keraton.

Seperti diketahui bahwa di tubuh Keraton Surakarta Hadiningrat ada 3 faksi yang selama ini menjadi pemicu terjadinya perpecahan.

Kelompok pertama adalah yang berpihak pada Sinuhun dan 'menguasai' keraton.

Lalu kelompok kedua adalah Lembaga Dewan Adat yang dipimpin oleh Gusti Moeng. Kelompok ini juga sempat ada di dalam keraton, tapi karena terjadi perbedaan pandangan dengan pihak Sinuhun, akhirnya terpaksa harus 'terusir' keluar dari keraton.

Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang mendukung KGPH Tedjowulan sebagai Sinuhun Paku Buwono XIII.

Setelah gagal dalam perebutan tahta, kelompok ini memilih untuk berada di luar keraton. NAmun demikian, Tedjowulan disebut memiliki kartu truf terkait segala program yang akan dilansanakan di keraton.

Sebab dalam rekonsiliasi yang terjadi pada 2012, pemerintah sebagai mediator memutuskan bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Dwi Tunggal. Di mana Sinuhun sebagai raja akan ditopang oleh Tedjowulan sebagai Mahamenteri.

Dengan kepemimpinan Dwi Tunggal ini, maka segala kebijakan yang dikeluarkan keraton, harus atas persetujuan dua pihak.

Termasuk terkait penerimaan dana dari pemerintah serta upaya revitalisasi di keraton, yang dikabarkan harus ada tanda tangan dari Sinuhun bersama Tedjowulan.

"Ke depan tentunya semua kerabat akan kita rangkul. Siapapun itu. Tapi tentunya di sini harus paham tugas dan tanggung jawabnya. Kita di keraton ini bekerja. Jadi jangan di keraton cuma diam sambil mencela sana sini," pungkasnya. (*)

Editor : Langgeng Widodo