BP2MI Terus Lakukan Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal

MURIA.iNews.id-Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan ada sekitar 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Namun 4,5 juta orang diantaranya berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal.

"Data SIKOP2MI BP2MI jumlah PMI di luar negeri hingga 15 Oktober 2022 ada 4.541.766. Namun survei Bank Dunia, jumlah PMI di luar negeri ada 9 juta orang. Artinya, sebanyak 4,5 juta tidak terdata atau tidak resmi," jelas Benny Rhamdani saat peringatan PMI Internasional di Grobogan, Jumat (2/12/2022) malam.

Perayaan Pekerja Migran Internasional 2022 dilaksanakan di Alun-alun Purwodadi, Grobogan dengan pagelaran wayang kulit dengan Lakon “Wahyu Nugroho Jati” oleh Dalang Ki Sigit Ariyanto.

Kegiatan tersebut selain dihadiri Kepala BP2MI dan Jajaran Deputi dan Direktur BP2MI, juga ada Bupati Grobogan Sri Sumarni, Wabup Bambang Pujiyanto, Anggota DPR RI Edy Wuryanto.

Menurut Benny Rhamdani mereka yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau ilegal tentu tidak akan diketahui oleh bupati, camat, hingga kepala desa.

Karena mereka diorganisasi oleh calo kemudian ditampung di suatu tempat setelah itu berangkat secara diam-diam ke luar negeri. Mereka yang ilegal baru diketahui negara ketika ada masalah lalu melapor ke KBRI.

"Setelah itu Pemda, BP2MI dan anggota DPR yang sibuk mengurusnya. Beruntung jika berangkat tidak resmi pulang dalam kondisi sehat. Tapi faktanya banyak yang cacat secara fisik, depresi, hilang ingatan, bahkan sudah di peti jenazah," kata Benny.

Upaya pencegahan perdagangan manusia dan pengiriman pekerja ke luar negeri secara ilegal menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani terus dilaksanakan instansinya.

Bahkan BP2MI, lanjut Benny, telah melakukan 43 kali pencegahan dan telah menyelamatkan sebanyak 1.365 PMI yang menjadi korban perdagangan manusia.

"Terakhir, pada 29 September 2022 BP2MI telah menyelamatkan 160 korban, yang terdiri dari ibu-ibu dan perempuan, yang akan diselundupkan ke Arab Saudi," jelasnya.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan untuk mempersiapkan PMI melalui jalur resmi, Pemkab juga telah menganggarkan dana Rp3 Miliar untuk pendidikan keterampilan calon PMI.

"Dengan memiliki banyak keterampilan dan bersertifikat Internasional menjadikan PMI lebih bermartabat. Pemkab juga terlibat penanganan jika ada PMI bermasalah," jelas Bupati. (*)

Editor : Langgeng Widodo