BBM Bersubsidi Resmi Naik, Pertalite Rp10.000 per Liter, Jokowi: Keputusan Sulit

JAKARTA, iNews.id – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi naik. Pengumuman resmi kenaikan itu disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada Sabtu (3/9), 14.30 WIB hari ini.

Dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, mulai siang hari ini harga BBM mulai mengalami kenaikan. "Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Arifin.

Baca Juga:

BPBD Grobogan Berharap Kebijakan Pertamina Untuk BBM Kendaraan Droping Air

Perrtalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax nonnubsidi dari Rp12.500 menjadi 14.500 per liter. 

"Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuain harga dan akan berlaku pada 14.30 WIB," papar dia.

Baca Juga:

Kasus Penimbunan BBM Bersubsidi di Kudus, Pelaku Ternyata ASN

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. "Tetapi, saat ini pemerintah harus membuat suatu keputusan yang sulit dengan menaikkan harga BBM," ucap Jokowi.

“Beberapa harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan ke bantuan yang lebih tepat sasaran," pintanya.

Baca Juga:

Mulai Hari ini, Pertamina Resmi Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Segini Harganya

Sambung Jokowi, ia mengatakan, bantuan yang diberikan yakni bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Nantinya akan diberikan sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000," terang Jokowi.

Jokowi juga telah memerintahkan pada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan. 

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran subsidi harus lebih membutuhkan masyarakat yang kurang mampu," katanya.