JAKARTA, iNewsMuria.id - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) tidak dirancang untuk mengambil alih tugas maupun kewenangan kementerian dan pemerintah daerah. Inisiatif sosial kepolisian tersebut hadir sebagai jembatan penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan instansi pemerintah serta perusahaan swasta.
Dikutip iNews.id, Kapolri menyampaikan pernyataan tersebut saat meninjau fasilitas Balai Poliran sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di wilayah hukum Polda Banten pada Jumat (20/11/2026). Dalam gelaran pelatihan angkatan ketujuh itu, tercatat sebanyak 502 peserta telah dibekali beragam keahlian praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri masa kini.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak, melainkan justru ingin mendukung, memudahkan, dan memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak pemerintah maupun swasta,” kata Jenderal Suyudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026). Penegasan ini sekaligus meluruskan persepsi publik mengenai batasan peran aparat kepolisian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Secara historis, kelahiran program Poliran dilatarbelakangi kepedulian Polri terhadap tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten yang merujuk data Badan Pusat Statistik Agustus 2024 mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 jiwa. Keterbatasan lapangan pekerjaan dinilai memerlukan penanganan kolaboratif karena berpotensi memicu kerawanan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam teknis pelaksanaannya, kepolisian menerapkan mekanisme terpadu berbasis 3M yang meliputi tahapan merekrut, melatih, dan menyalurkan tenaga kerja. Jajaran Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa dikerahkan untuk mendata warga membutuhkan pekerjaan agar dilatih di Balai Poliran sebelum disalurkan ke perusahaan mitra.
Kapolri menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan program ini tidak hanya berhenti pada kuantitas lulusan pelatihan, melainkan kepastian penempatan kerja serta pemantauan jenjang karier mereka. “Jadi semua lulusan Poliran harus langsung bekerja, berpenghasilan, kemudian tetap dimonitor perjalanan kariernya sehingga mereka betul-betul bekerja dengan baik dan bisa meningkat lagi,” tuturnya.
Guna memperluas jangkauan manfaatnya, Polri kini tengah menyiapkan pengembangan program Poliran tematik yang menyasar kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus dan karakteristik profesi tertentu. Kelompok sasaran tersebut mencakup pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas hingga pembekalan hukum serta aturan jaminan fidusia bagi tenaga penagih utang atau debt collector.
Ekspansi program tematik ini juga direncanakan merambah berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan potensi ekonomi lokal masing-masing daerah. Di Kepulauan Riau khususnya Batam, pelatihan akan difokuskan pada sektor kelautan bagi nelayan dan masyarakat pesisir, sementara di Bali diarahkan pada keterampilan sektor pariwisata seperti pemandu wisata.
Menutup keterangannya, Jenderal Suyudi kembali mengingatkan bahwa penanggulangan masalah pengangguran hanya dapat berhasil melalui sinergi lintas sektoral yang solid. “Bukan kita Polri di depan sendiri, mungkin kita memang menginisiasi dan menyemangati, tetapi ini adalah kerja bareng-bareng yang menjadi latar belakang berdirinya Poliran,” pungkas Kapolri.
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
