JAKARTA,iNewsMuria.id-Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun iklim usaha yang kondusif.
Karena itu, kata gubernur, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk menarik investasi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan warga.
"Sebanyak 340.334 tenaga kerja baru terserap dari investasi yang masuk ke Jawa Tengah sepanjang Januari - September 2026. Nilai investasi mencapai Rp 72,54 triliun," kata gubernur di sela menerima penghargaan, Jumat (20/11/2026).
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, realisasi investasi selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai Rp 72,54 triliun. Jumlah tersebut setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun.
Dari total investasi itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 31,77 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 40,77 triliun. Investasi tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja baru.
Di saat yang sama, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 tumbuh 5,83 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen.
Menurut Luthfi, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat iklim investasi dan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menarik investor, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan usaha.
Ia menegaskan, birokrasi harus berorientasi pada pelayanan. Pemerintah perlu hadir untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat dan menyelesaikannya, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
“Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cara mencari segala problem masyarakat untuk kemudian kita menyelesaikan permasalahannya,” kata Luthfi.
Untuk mempercepat investasi, Pemprov Jateng memperkuat layanan perizinan melalui SIAP Jateng dan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Pemerintah juga mendorong penyelarasan regulasi serta kepastian tata ruang. Hingga kini, 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pengembangan kawasan industri turut ditopang pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan transportasi dan utilitas industri. Kesiapan sumber daya manusia juga diperkuat agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Namun, besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Luthfi menekankan, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, dan berkurangnya angka kemiskinan.
“Output pembangunan kita adalah menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Editor : Langgeng Widodo
Artikel Terkait
