JAKARTA, iNews - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum memiliki agenda resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Namun, ia membuka kemungkinan wacana ini bisa dikembangkan jika infrastruktur dan regulasi yang mendukung telah tersedia.
"Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu, dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya," ujar Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, hal ini bisa saja dibicarakan khusus oleh Badan Penyelenggara Haji di kemudian hari.
Pernyataan Menag ini melengkapi responsnya dalam forum peluncuran The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Gedung Bappenas pada 8 Juli 2025. Saat itu, Menag menanggapi gagasan umrah menggunakan kapal pesiar yang disampaikan oleh Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar.
“Apa yang digagas oleh Bapak Nirwanda saya kira sangat perspektif ya,” kata Menag.
Menurut Menag, potensi jalur laut ini sedang dijajaki bersama sejumlah pejabat Arab Saudi. Rute menuju pelabuhan Jeddah masih dalam tahap pengembangan dan membuka peluang bagi negara-negara di kawasan Asia untuk mengakses jalur tersebut.
“Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia kemungkinan untuk itu, dan itu terbuka peluang," ujarnya. Menag berharap jalur ini tidak hanya diakses negara-negara dekat Jeddah seperti Mesir, tetapi juga dari Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia lainnya.
Dalam forum yang sama, Sapta Nirwandar memaparkan bahwa perusahaan pelayaran asal Malaysia, IslamiCruise, telah merencanakan keberangkatan umrah menggunakan kapal pesiar mewah Costa Serena pada 5 Januari 2026. Rute pelayaran tersebut mencakup Port Klang – Banda Aceh – Maldives – Oman – dan berakhir di Jeddah.
Meskipun begitu, Menag menekankan bahwa skema haji atau umrah jalur laut belum menjadi kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Ia menyebut perlunya pembahasan lebih lanjut antar pemangku kepentingan, termasuk kesiapan badan penyelenggara haji dan dukungan regulasi dari Arab Saudi.
Editor : Arif F
Artikel Terkait
