JEPARA, iNewsMuria.id- Anggaran progam makan bergizi gratis di Kabupaten Jepara pada tahun 2025 digelontor Rp 20 miliar.
Namun untuk pelaksanaan progam andalan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ihwal soal sudah dianggarkannya progam makan bergizi gratis itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan, Sabtu (4/1/2025).
Menurutnya, anggaran progam makan bergizi gratis sudah masuk dalam pos belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2025.
“Makan bergizi gratis itu progam pemerintah pusat, jadi siap tidak siap kita harus ikut mensukseskan progam pemerintahan pusat," kata Hasannudin Hermawan.
Meski anggaran sudah siap, namun untuk pelaksanaan di lapangan, Jepara masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.
Hasan juga belum bisa merinci jumlah siswa sekolah dasar dan menengah di Jepara yang mendapat jatah progam makan bergizi gratis itu.
"Intinya sampai sekarang ini kita masih menunggu pusat. Termasuk soal anggaran apakah ada sharing pusat dan daerah, atau bagaimana detailnya juga masih kita tunggu," ujarnya.
Sebelumnya, Bappeda Jepara sudah menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung progam makan bergizi gratis di Kota Ukir. Dari hasil penghitungan itu, muncul angka Rp 100 miliar.
Saat itu, anggaran tersebut diproyeksikan untuk mengcover kebutuhan progam makan bergizi gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Ukir.
Praktis, jika dihitung, masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk progam makan bergizi gratis di Jepara pada tahun 2025.
Menurut Hasan, kebutuhan anggaran Rp 100 miliar itu dihitung saat progam makan bergizi gratis dijatah Rp 15 ribu per siswa. Padahal saat ini, anggarannya turun menjadi Rp 10 ribu per siswa.
Pihaknya akan melakukan penghitungan ulang agar muncul angka pasti kebutuhan anggaran untuk progam makan bergizi gratis itu.
"Pihak eksekutif dan legislatif memang harus duduk bersama untuk membahas ini. Nanti diputuskan kebutuhan anggaran berapa, apakah ada anggaran dari sektor lain yang harus ditunda atau bagaimana kita lihat nanti," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna mengatakan pihaknya juga siap ikut mensukseskan progam makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.
DPRD Jepara sudah berkonsultasi ke ke Kemendagri terkait petunjuk teknis dan penganggaran program makan bergizi gratis pada pertengahan Desember 2024 .
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025 memang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis.
Namun hasil konsultasi Kemendagri belum ada penjelasan secara teknis terkait progam pusat itu. Semisal soal kewajiban Pemda untuk menyediakan anggaran, cakupannya meliputi apa saja, per paketnya berapa atau hal teknis lainnya.
"Makanya kita juga masih menunggu juknis itu," jelas wakil rakyat asal PPP ini.
Tak hanya itu, lima hari setelah dari Kemendagri, DPRD Jepara juga sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Sleman. Kabupaten ini dipilih karena telah menyiapkan anggaran sebesar Rp115 miliar (9 persen) pada APBD Sleman 2025.
Dari sisi jumlah penduduk, Kabupaten Jepara dan Sleman hampir sama.
Data dari BPS Jepara, jumlah penduduk Kota Ukir pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 1.221.086 jiwa. Sedang penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebanyak 1,12 juta jiwa.
"Intinya dewan siap ikut mensukseskan progam makan bergizi gratis. Progam itu juga penting untuk masa depan anak-anak Jepara," tandasnya.
Editor : Langgeng Widodo
