GROBOGAN,iNewsMuria.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, pada Selasa (23/1/2024) untuk memastikan pelayanan stunting di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Selain memastikan bisa diakses oleh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Presiden Jokowi juga meninjau alat ultrasonografi (USG) untuk pemeriksaan kehamilan agar pelayanan persalinan peserta JKN berjalan optimal.
“Pagi ini saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki alat USG untuk mengecek kehamilan,” kata Presiden Jokowi didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Jokowi menyampaikan, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10.000 puskesmas di seluruh Tanah Air dan 300.000 alat timbang bayi ke beberapa posyandu.
Harapannya, dengan penyebaran kedua alat tersebut semakin menguatkan upaya promotif preventif yang dilakukan FKTP sehingga mampu membuka akses baggi masyarakat, khususnya peserta JKN.
Di Puskesmas Toroh 1, Jokowi menyempatkan berinteraksi dengan peserta JKN yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang baik oleh petugas kesehatan dan tidak dibebani biaya.
Presiden Jokowi juga ingin memastikan peserta JKN yang mengakses layanan di puskesmas tersebut memiliki kepesertaan JKN yang aktif. Karena itu penting agar peserta mudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Untuk itu Presiden Jokowi mendorong peserta untuk menjaga keaktifan kepesertaan JKN agar bisa digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Heni Riswanti menyampaikan penyelenggaraan Program JKN sejak 1 Januari 2014 telah membawa angin segar bagi seluruh masyarakat.
Karena Program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini memberikan penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai dengan indikasi medis oleh dokter, termasuk pelayanan persalinan hingga pascapersalinan.
Sebagi contoh, BPJS Kesehatan menjamin pemeriksaan kehamilan atau Ante Natal Care (ANC) baik di FKTP maupun di rumah sakit. Pemeriksaan ANC di FKTP saat ini bisa dilakukan sebanyak enam kali, termasuk pemeriksaan USGsebanyak dua kali oleh dokter.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan pasca persalinan atau Post Natal Care (PNC) di FKTP atau di rumah sakit. Pelayanan dilakukan empat kali pemeriksaan, mencakup tiga kali pemeriksaan ibu dan bayi dan satu kali pemeriksaan ibu.
"Dengan berbagai inovasi yang dihadirkan, akses layanan kesehatan, khususnya proses persalinan bisa semakin mudah. Harapannya, dengan terbuka luasnya akses bisa memudahkan peserta untuk mendapatkan tindakan," kata Heni
Saat ini BPJS Kesehatan, lanjutnya tengah melakukan upaya transformasi mutu layanan agar pelayanan yang diterima oleh peserta dapat semakin mudah, cepat dan semua setara.
Janji Layanan JKN
Salah satu bentuk nyata yang dilakukan BPJS Kesehatan yaitu dengan menetapkan Janji Layanan JKN yang wajib dilakukan oleh seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.
Di antaranya dengan menerima NIK pada KTP sebagai identitas sah peserta JKN, tidak membatasi hari rawat inap, tidak meminfa fotokopi berkas saat peserta berobat, tidak meminta biaya tambahan, memastikan ketersediaan obat, dan melayani peserta JKN dengan ramah tanpa diskriminasi.
“BPJS Kesehatan akan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan agar mutu layanan yang diterima peserta JKN semakin meningkat. Fasilitas kesehatan diharapkan lebih optimal, mudah, cepat dan setara dalam pelayanan kepada peserta JKN,” kata Heni.
Sedangkan Kepala Puskesmas Toroh 1, Iwan Satrianto menyampaikan, alat USG dan timbangan bayi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai dukungan terhadap program pencegahan stunting. Sehingga, potensi stunting saat kehamilan dapat terdeteksi sejak dini.
“Hasil pemeriksaan ini langsung terkirim melalui whatsapp peserta, Presiden Jokowi juga melihat langsung data terkirim ke ibu hamil. Selain itu laporan by data akan terkirim ke Kemenkes, sehingga pemerintah dapat mendata kasus stunting di wilayah-wilayah,” jelas Iwan.
Iwan berharap pemerintah pusat maupun daerah mendukung upaya meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sehingga layanan kepada masyarakat lebih optimal dan berdampak pada kenyamanan dan kepuasan pasien. (*)
Editor : Arif F
Artikel Terkait
