Polda Jateng Bongkar 59 Kasus Mafia Subsidi dan Tambang Ilegal, Kerugian Negara Rp50 Miliar

SEMARANG,iNewsMuria.id – Polda Jateng beserta jajaran berhasil membongkar 59 kasus penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah serta tambang ilegal dalam kurun waktu satu bulan.

Dari operasi yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 13 November 2026 tersebut, polisi menangkap 79 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp50.078.766.928.

Baca Juga

Tegas! Kapolda Jateng Larang Anggota Jadi "Bemper" Narkoba dan Judi: Bekerja Pakai Hati

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan langsung capaian ini dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). 

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta diikuti para Kapolres jajaran secara daring.

"Ini sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat yang seyogianya berhak menerima subsidi, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," tegas Kapolda.

Baca Juga

Polda Jateng Turun Tangan Bebaskan Warga dari TBC, Layanan Rontgen & Cek Dahak Digratiskan

Secara rinci, pengungkapan puluhan kasus tersebut terbagi dalam tiga klaster tindak pidana utama. Yakni penyalahgunaan BBM bersubsidi (46 Kasus, 61 Tersangka).

Dimana kasus ini mendominasi pengungkapan di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Polisi menyita 63.219 liter BBM jenis solar dan pertalite, serta 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

Para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus. Seperti membeli BBM secara berulang di berbagai SPBU dengan mengganti-ganti pelat nomor kendaraan dan QR code.

Baca Juga

Selamat! 2.595 Personel Polda Jateng Naik Pangkat, Momentum Penguatan Profesionalisme

Memodifikasi tangki kendaraan agar berkapasitas lebih besar untuk menampung BBM subsidi, lalu menyedot isinya ke jeriken atau drum penampungan.

Menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM untuk ditimbun, dijual kembali, hingga mencampurnya dengan minyak olahan.

Kasus pengoplosan LPG Bersubsidi (6 Kasus, 10 Tersangka). Petugas mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta kendaraan pengangkutnya.

Baca Juga

Wamenkes RI Apresiasi Polda Jateng Gelar Puncak Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke 80 di Tegal

Pelaku memindahkan (menyuntik) isi tabung gas subsidi 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, hingga 50 kg menggunakan alat modifikasi. Kemudian dijual dengan harga nonsubsidi untuk meraup untung dari selisih harga.

Pertambangan Ilegal / Illegal Mining (7 Kasus, 8 Tersangka) penindakan dilakukan di Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal dengan barang bukti 14 dump truck dan 10 alat berat.

Untuk mengelabui petugas, sebagian pelaku mengeruk material dengan alat berat pada malam hari, lalu melanjutkannya secara manual pada siang hari.

Baca Juga

Operasi Patuh Candi 2026: Polda Jateng Prioritaskan 60 Persen Tilang Elektronik

Atas perbuatannya, para tersangka kasus BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja) dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. 

Sementara para pelaku tambang ilegal dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, memastikan sistem pencatatan transaksi berbasis nomor polisi di SPBU terus dipantau ketat.

"Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain," jelas Gustiar.

Editor: Arif F