Perubahan Desil, 236.314 Peserta PBI JK di BPJS Kesehatan Surakarta Dicoret

SOLO,iNewsMuria.id-BPJS Kesehatan mengimbau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK), untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya secara rutin. 

Imbauan itu disampaikan menyusul adanya penonaktifan sejumlah peserta PBI JK oleh Kementerian Sosial, akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Jumlah Peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Turun 14.064 Jiwa, Kok Bisa?

"Kami harapkan seluruh peserta JKN, dapat melakukan unduh Aplikasi Mobile JKN, agar mengetahui pemberitahuan penonaktifan tersebut, melalui notifikasi dari Aplikasi Mobile JKN,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, dalam Media Gathering, Kamis (12/11/2026).

Niken Sawitri yang didampingi kepala bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Agustin Erna itu menambahkan, penentuan penerima bantuan mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk kategori desil 1 sampai dengan 5. Peserta PBI JK yang masuk desil 6 sampai dengan 10.

Dari perubahan desil itu, 236.314 peserta PBI JK di BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dicoret, dari 1 Januari hingga 1 November 2026. Tetapi, jika kondisi peserta sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat memperbarui data sosial ekonominya, menyesuaikan dengan kondisi terkini, untuk mendapatkan bantuan iuran tersebut dari pemerintah.

Dari sebanyak 236.314 peserta PBI JK di BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang dicoret itu, sebanyak 22.010 peserta berhasil melakukan reaktivasi (pengaktifan kembali), sementara 1.489 peserta gagal. Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri, melalui situs resmi BPS https://dtsen-form.bps.go.id atau melaporkan ke desa atau kelurahan.

"Bagi peserta PBI JK yang telanjur dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Agustin Erna.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan bagi peserta yang dinonaktifkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan, serta peserta berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan."

Bagi peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada saatcitu, kata dia, dapat melapor ke Dinas Sosial setempat, dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya dinas sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi.

"Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan yang bersangkutan,” pungkasnya.

Editor: Arif F