Isu Reshuffle Kabinet Menggema, Loyalis Prabowo Desak Presiden Copot Menteri Tidak Pro Rakyat

JAKARTA, iNewsMuria - Loyalis akar rumput Prabowo Subianto mendesak dilakukannya reshuffle kabinet untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Mereka menilai sejumlah menteri dinilai tidak loyal dan tidak pro-rakyat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan dengan kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. 

Desakan ini akan diwujudkan dalam Apel Kebangsaan akbar yang rencananya digelar di Jakarta, paling lambat 20 September 2024. Aksi yang mengusung tema dukungan kepada Prabowo ini ditargetkan dihadiri oleh 20.000 hingga 30.000 loyalis yang telah mendukung sejak 2008.

Ketum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Iwan Kurniawan, menyatakan aksi ini merupakan respons dari serangan bertubi-tubi yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo. "Kami akan tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kami itu ada dan tetap setia," tegas Iwan dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (5/9/2025). 

Iwan menambahkan, Apel Kebangsaan bertujuan memberi dukungan agar Presiden tidak ragu mengambil langkah strategis. "Kami desak Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan, termasuk mengganti pembantunya yang tidak loyal," paparnya.

Desakan reshufle kabinet digaungkan loyalis Prabowo.

Adapun loyalis Prabowo terdiri dari beberapa elemen di antaranya Gerakan Cinta Prabowo (GCP) Iwan Kurniawan, Ketum, Gerakan Pendukung Prabowo 08 (GPP'08) Husein Akbar (Koordinator Nasional), Garuda Asta Cita Nusantara (GACN) Erlambang T (Sekjen), Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto (RAMPAS) Tengku Helmi, (Garuda Emas) Dodhy Pandjaitan Ketum.

Mereka menilai sejumlah kebijakan menteri justru mencederai niat awal dan program Prabowo, menimbulkan kekecewaan masyarakat. Mereka meyakini reshuffle diperlukan untuk memastikan seluruh kabinet memiliki visi dan misi yang sama dengan Presiden.

Mereka juga menyoroti isu kenaikan pajak dan BPJS yang dinilai memberatkan rakyat. Iwan berharap kebijakan tersebut ditunda hingga perekonomian stabil dan dievaluasi ulang agar tidak membebani masyarakat.

Presidium gerakan menegaskan komitmennya untuk membersihkan lingkungan internal pemerintah, termasuk lingkaran dalam presiden. Mereka berjanji akan terus mengawal penuh pemerintahan Prabowo hingga 2029.

Editor : Arif F